Bank Indonesia akan Kalkulasi Dampak Efisiensi Anggaran untuk Pariwisata Bali

Wisatawan asing di Pantai Double Six Seminyak Bali
Sumber :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Bali, VIVA – Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada berbagai sektor seperti transportasi, perhotelan,  pariwisata, hingga fasilitas Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE). 

BI Sebut Neraca Pembayaran Indonesia Defisit US$800 Juta pada Kuartal I-2025

Hal itu diungkapkan oleh Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Indra Gunawan Sutarto usai mengikuti kegiatan Balinomic 2025 yang digelar oleh Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Selasa, 25 Februari 2025.

"Efisiensi anggaran pada sektor-sektor tertentu pasti akan ada pengaruhnya. Pasti akan ada dampaknya. Cuma seberapa besar dampaknya  itu masih terus dilakukan kalkulasi," jelas Indra Gunawan, Selasa, 25 Februari 2025.

KPK Panggil Periksa Petinggi BI terkait Skandal CSR Bank Indonesia

Nuansa Natal di Bandara Ngurah Rai Bali

Photo :
  • VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Ia mengungkapkan dalam waktu dekat Bank Indonesia akan menghitung dampak dari efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap pariwisata Bali. Menurutnya pariwisata yang menjadi tujuan dunia dan didominasi oleh wisatawan asing membawa pengaruh besar terhadap perekonomian Bali.

Kredit Perbankan Loyo BI Buka-bukaan Gegara Permintaan Masyarakat Turun

"Bali kan pariwisatanya sangat tinggi, termasuk ini kan juga termasuk sebagai impact dari government atau ASN-ASN kalau melakukan pertemuan kan di sini, nah itu kan sekarang sudah tidak ada lagi nah itu akan kita hitung dampaknya seperti apa," ujarnya. 

Meskipun belum diketahui seberapa besar dampaknya akan tetapi Indra Gunawan memastikan efisiensi anggaran berdampak pada beberapa sektor seperti pariwisata.

Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board Provinsi Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengakui, pariwisata MICE bakal terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

"Tapi jangan khawatir, Bali itu pasarnya internasional tapi bukan berarti domestiknya engga penting, tapi leisure ini sangat signifikan dari spender nya wisman itu jauh lebih tinggi dari spender domestik," kata Agung Partha Adnyana.

Ia mengatakan, kebijakan efisiensi yang diambil Presiden Prabowo Subianto ini juga pernah dilakukan oleh Joko Widodo. Namun, karena dampaknya terasa hingga ke UMKM, maka saat itu Jokowi membatalkan kebijakan penghematan anggaran.

"Kalau berkaca dari sebelumnya, ketika Pak Jokowi Presiden, kebijakan itu cuma berlangsung tiga bulan karena dampaknya luas. Kita berharap yang sekarang juga akan begitu," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, pihaknya menekankan ada diversifikasi pariwisata. Pengembangan daya tarik wisata seperti pariwisata budaya, gastronomi hingga industri kreatif.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya