APBN Defisit Rp 31,2 Triliun hingga Februari 2025, Sri Mulyani: 0,13 Persen dari PDB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, kinerja APBN sampai 28 Februari 2025 mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun.

Dia mengatakan, realisasi itu setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari, atau sebesar 0,13 persen dari PDB," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Meski demikian, Menkeu memastikan bahwa defisit APBN itu masih berada dalam target desain APBN 2025, dengan target defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

"APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun. Jadi defisit 0,13 persen ini masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB," ujarnya.

Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa dari sisi keseimbangan primer, tercatat masih mengalami surplus sebesar Rp 48,1 triliun.

Rinciannya, pendapatan negara sampai Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap APBN, yang berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen terhadap APBN, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.

"Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6 persen, dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini," ujarnya.

Pedagang di Toko Online Resmi Kena Pajak, Simak Aturannya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menerbitkan aturan baru soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi para pedagang di toko online (marketplace).

VIVA.co.id

14 Juli 2025