Bansos dan Gaji ke-13 Bakal Digelontorkan Pemerintah Buat Dorong Daya Beli Kuartal II-2025

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat pada kuartal II-2025. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH & Kartu Sembako pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara. 

Airlangga mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja pemerintah.

"Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," ujar Airlangga, Selasa, 6 Mei 2025.

Insentif Fiskal Properti hingga Otomotif

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II, pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

Untuk mendorong investasi, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).

"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," jelasnya.

Airlangga menegaskan, akselerasi belanja Pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Trump 2.0 dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama EU-CEPA.

"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," imbuhnya.

Fraksi PDIP DPR Harap Pemerintah Perkuat Sinergi Bansos dengan Program Pemberdayaan

Juru Bicara Fraksi PDIP DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan pandangan terkait pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026.

VIVA.co.id

28 Mei 2025