Bakal Bangun Apartemen hingga Supermarket, Bos Kraton Group Curhat soal Investasi di IKN
- Antara.
Jakarta, VIVA – Sebanyak 6 investor baru akan menguncurkan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai sebesar Rp3,65 triliun. Salah satunya guna pemangunan apartemen dan supermarket di kawasan tersebut.
Proyek tersebut akan diwujudkan oleh PT Kraton Group, melalui anak perusahaannya, yakni PT Kreasibeton Nusapersada. Investasi ini ditandai dengan penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Chief Executive Officer PT Kraton Group Antoni Silitonga di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
"Kami sebagai investor berterima kasih kepada OIKN yang telah mengajak kami bergabung di sini," kata Antoni dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
Melihat Lebih Dekat Wajah Ibu Kota Nusantara (IKN) (foto ilustrasi IKN)
- AP Photo /Achmad Ibrahim
Kraton Group akan membangun apartemen, pusat perkantoran dan supermarket di IKN. Menurut Antoni, IKN merupakan satu-satunya tempat di Indonesia yang memberikan sangat banyak kemudahan dalam berinvestasi.
Dia menyebut pemerintah Indonesia mendukung para investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Ia pun mengajak investor lain untuk turut serta dalam membangun kota masa depan.
"Kami tertarik karena di IKN satu-satunya tempat di Indonesia yang memberikan sangat banyak kemudahan dalam berinvestasi," imbuh Antoni.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa investasi yang telah berjalan di IKN mencapai Rp62,08 triliun dari 42 perusahaan hingga April 2025.
Seorang pekerja sedang mengawasi pembangunan proyek perumahan pekerja konstruksi yang nanti digunakan untuk pekerja membangun infrastruktur di IKN, Penajam Paser Utara. (foto ilustrasi)
- Antara
Jumlah tersebut terus bertambah dengan hadirnya enam perusahaan baru yang siap berinvestasi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini tengah menunggu pengumuman lelang untuk pembangunan jalan yang akan mendukung aksesibilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Sekarang ini kita mulai pada bulan Mei ini menunggu pengumuman lelang, insya Allah tidak ada sanggahan, kita bisa tanda tangan kontrak untuk membangun jalan dan fasilitas yang bisa melayani investor. Setelah itu kita mulai tender lagi untuk legislatif dan yudikatif," kata Basuki.