Menteri PU Ungkap RI Butuh Pendanaan Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Sampai 2029

Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan, Pemerintah membutuhkan anggaran super besar hingga mencapai Rp 1.905 triliun, untuk mendukung pembangunan infrastruktur hingga masa akhir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 mendatang.

Hal itu diutarakan Dody di acara 'International Conference on Infrastructure (ICI) 2025', yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama sejumlah stakeholder terkait lainnya.

"Untuk memenuhi target (pembangunan infrastruktur) 2025-2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan," kata Dody di acara 'International Conference on Infrastructure (ICI) 2025' di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juni 2025.

Meski demikian, Dody mengakui bahwa APBN sangat terbatas untuk menyediakan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun, bagi program-program infrastruktur yang telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 tersebut.



Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo

Photo :

• Istimewa

Karenanya, Dody pun menawarkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), guna menopang kebutuhan pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur yang bakal dibangun di dalam negeri.

"Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60 persen, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," ujarnya.

Dody merinci, dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun tersebut, sebesar 60,47 persen atau sekitar Rp 678,91 triliun akan dibiayai oleh APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Karenanya, Dody mengakui bahwa masih terdapat kekurangan pendanaan (funding gap) sekitar 39,53 persen atau sebesar Rp 753,11 triliun.



Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 Desember 2018.

Photo :

• ANTARA FOTO/Risky Andrianto

"Ditargetkan bahwa kekurangan pendanaan sebesar Rp 651,46 triliun akan ditutupi dari skema KPBU, dimana kami siap menawarkan sekitar 55 proyek," kata Dody.

Dia menjelaskan, sebanyak 55 proyek yang ditawarkan itu antara lain terdiri dari 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman.

"Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dody merinci, dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun tersebut, sebesar 60,47 persen atau sekitar Rp 678,91 triliun akan dibiayai oleh APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Karenanya, Dody mengakui bahwa masih terdapat kekurangan pendanaan (funding gap) sekitar 39,53 persen atau sebesar Rp 753,11 triliun.