Luhut Ungkap Anggaran MBG 2026 Capai Rp 300 Triliun Tahun Depan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan menganggarkan Rp 300 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Nilai itu naik dari alokasi tahun ini yang sebesar Rp 171 triliun.

Luhut mengatakan, berdasarkan studi yang dilakukan oleh DEN, terdapat proyek bagus yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah.

"Kami menganggarkan sekitar Rp 171 triliun tahun ini dan sekitar Rp 300 triliun tahun depan," ujar Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure Kamis, 12 Juni 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (dok: Instagram @luhut.pandjaitan)

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Luhut memaparkan, untuk target penerima MBG sebesar 82.9 juta anak. MBG paparnya, juga akan memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01-0,26 persen.

Adapun berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan Program MBG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 217,86 triliun.

Siswi di SDN Lengkong Gudang, Serpong, Tangsel terima program MBG tanpa susu

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan anggaran Program MBG tahun 2026 akan naik menjadi Rp 28 triliun per bulan. Artinya, dalam setahun MBG akan menggunakan dana Rp 336 triliun.

Singgung Kehadiran Negara, DPR Dorong Pemerintah Segera Bentuk Ditjen Pesantren

"Hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.

Standar Tertinggi MBG: Gizi Anak Sekolah Khusus Kini Dipantau Teknologi AI
Anggota Komisi XII DPR RI Gandung Pardiman.

Perkuat Kontrol Negara, Komisi XII DPR Dukung Bahlil Ubah RKAB Tambang Jadi 1 Tahun

Kebijakan strategis ini akan memperkuat pengawasan negara dalam sektor pertambangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral nasional.

img_title
VIVA.co.id
4 Juli 2025