Peringkat Daya Saing RI Anjlok, Ekonom Soroti Ini

Jakarta, VIVA – Indonesia mengalami penurunan daya saing sebesar 13 peringkat pada tahun ini. Saat ini daya saing Indonesia ada di posisi 40, dari 69 negara di dunia.

Ekonom Center on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, turunnya peringkat daya saing Indonesia merupakan sinyal serius bagi pemerintah. Sebab, peringkat tersebut mencerminkan persepsi global terhadap efektivitas kebijakan ekonomi, dan kesiapan Indonesia bersaing di tingkat internasional. 

"Penurunan peringkat Indonesia dari 27 ke 40 tentu merupakan sinyal yang sangat serius. Ini bukan sekadar angka, ini mencerminkan persepsi global terhadap efektivitas kebijakan ekonomi dan kesiapan kita dalam bersaing di tingkat internasional," ujar Yusuf saat dihubungi VIVA Jumat, 20 Juni 2025.

Yusuf mengatakan, dari sudut pandang investor, peringkat ini adalah indikator penting. Karena ketika daya saing Indonesia terlihat menurun maka kepastian hukum, kualitas regulasi, hingga efisiensi birokrasi menjadi pertanyaan.



Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Photo :

• VIVA.co.id/M Ali Wafa

"Ketika daya saing kita terlihat menurun, maka pertanyaan soal kepastian hukum, kualitas regulasi, efisiensi birokrasi, hingga konsistensi arah kebijakan pun mulai muncul. Dan di tengah persaingan regional yang ketat, persepsi seperti ini bisa langsung berdampak pada arus investasi," jelasnya.

Selain itu, Yusuf memandag bahwa penurunan peringkat juga mencerminkan tantangan struktural yang belum terselesaikan. Menurutnya, memang terdapat kemajuan infrastruktur dan digitalisasi, namun implementasinya sering kali tidak merata dan lambat. Dia pun membandingkan negara-negara tetangga Indonesia.

"Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam, saat ini jauh lebih progresif dalam mendorong transformasi digital, pengembangan energi hijau, dan efisiensi layanan publik," terangnya.

Sedangkan Indonesia jelas Yusuf, saat ini masih berkutat pada masalah regulasi yang tumpang tindih, lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) digital, dan lambatnya transisi menuju ekonomi hijau. 

"Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam beberapa aspek penting, kita memang mulai tertinggal," ujarnya.

Maka dari itu, Yusuf menilai bahwa pemerintah perlu bertindak cepat dan terukur guna memperbaiki peringkat daya saing. Menurutnya, dalam jangka pendek fokus utama pembenahan adalah regulasi dan tata kelola. 

"Proses perizinan harus disederhanakan, koordinasi antar-lembaga diperkuat, dan digitalisasi layanan publik ditingkatkan tidak hanya secara teknis, tapi juga dalam hal efisiensi proses," terangnya.

Sementara itu, dalam jangka menengah, Indonesia dinilai harus berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan SDM dan mempercepat adopsi teknologi bersih serta energi terbarukan. 

"Insentif fiskal, kemudahan akses ke pembiayaan hijau, dan kerja sama internasional perlu diperluas untuk mendukung agenda ini," tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis IMD World Competitiveness Center (WCC), daya saing Indonesia merosot 13 peringkat.



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Photo :

Adapun pada tahun ini peringkat daya saing Indonesia ada di posisi 40 dari total 69 negara dunia. Padahal dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, hingga akhirnya ada posisi 27 pada 2024. 

“Pasca pandemi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat. Kenaikan peringkat daya saing ini didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara anjlok imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan ini,” ujar Direktur World Competitive Center (WCC) IMD Arturo Bris dalam keterangan resminya Jumat, 20 Juni 2025.

Halaman Selanjutnya

"Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam, saat ini jauh lebih progresif dalam mendorong transformasi digital, pengembangan energi hijau, dan efisiensi layanan publik," terangnya.