Bahlil Blak-blakan soal 'Biang Kerok' Mandeknya Pembangunan Kilang Tuban

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal penyebab mandeknya pembangunan proyek kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, yang merupakan proyek kerjasama antara Pertamina dan perusahaan asal Rusia, Rosneft.

Dia mengatakan, saat ini proyek Kilang Tuban itu masih dalam tahap evaluasi, terkait dengan nilai investasi dan nilai keekonomiannya.

Dimana, nilai investasinya mencapai US$24 miliar dengan luas lahan lebih dari 800 hektare (ha), sehingga hal itu pun perlu dihitung kembali demi menyesuaikan dengan manfaat ekonominya.

"Karena setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya, masih terjadi review kembali karena belum pas, belum cocok," kata Bahlil di acara 'Jakarta Geopolitical Forum IX/2025' di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juni 2025.

Proyek kilang minyak Tuban saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan Final Investment Decision (FID), yang ditargetkan bakal rampung pada kuartal IV- 2025.

Bahlil mengatakan, kelanjutan proses pembangunan kilang minyak di Tuban saat ini masih dibahas dengan pihak Rosneft, termasuk saat dirinya mendampingi Presiden Prabowo kunjungan ke Rusia beberapa waktu lalu. 

"Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Karena (proyek kilang minyak) Tuban itu kan (kerja sama) Rosneft sama Pertamina, dan sampai sekarang kita lagi melakukan evaluasi investasinya," ujarnya.

Diketahui, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelumnya telah menyatakan bahwa Rosneft akan tetap bekerja sama dengan Pertamina, untuk menggarap proyek kilang migas di Tuban, Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Putin usai menerima Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan kenegaraan di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, Kamis siang waktu setempat.

"Perusahaan Rosneft dan perusahaan Pertamina melaksanakan proyek bersama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di provinsi Jawa Timur," kata Putin dalam keterangan pers bersama usai pertemuan.

Perkuat Kontrol Negara, Komisi XII DPR Dukung Bahlil Ubah RKAB Tambang Jadi 1 Tahun

Kebijakan strategis ini akan memperkuat pengawasan negara dalam sektor pertambangan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral nasional.

VIVA.co.id

4 Juli 2025