Kemenkeu Ungkap Strategi Mitigasi Dampak Tarif Trump Bagi Sektor Fiskal RI

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, buka-bukaan soal dampak dari pengenaan tarif perdagangan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebesar 32 persen kepada Indonesia. Dia mengatakan, laporan semester I-2025 yang disampaikan pemerintah sebelumnya menunjukkan, proyeksi dari IMF dan World Bank terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 yang berada di angka 4,7 persen, utamanya memang disebabkan karena dampak dari tarif Trump tersebut.

Karenanya, saat ini pemerintah juga sudah menggunakan range antara 4,7-5 persen, dalam mematok target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini.

"Nah, jadi yang kita kerjakan di kuartal-I dan kuartal-II itu sudah selesai, sementara di kuartal -III dan IV itu kita harus dorong pertumbuhan ekonomi terutama dari percepatan belanja program strategis," kata Febrio kepada VIVA, saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025.

Sejumlah program yang bakal dipacu pemerintah di kuartal III dan IV tahun 2025 ini misalnya seperti percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan FLPP, penciptaan rumah, hingga program kooperasi desa merah putih dan lain sebagainya.

"Jadi penciptaan aktivitas ekonomi ini akan banyak kita lakukan di kuartal ke 3 dan ke 4. Sehingga kita harapkan (pertumbuhan ekonomi) bisa mendekati ke 5 persen untuk tahun ini," ujarnya.

Mengenai berbagai dampak turunan dari tarif Trump beserta upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasinya, Febrio pun mengaku bahwa upaya itu bahkan sudah dilakukan pemerintah sejak kuartal-I tahun ini.

Dimana pemerintah telah mengucurkan insentif sebesar Rp 35 triliun bagi sejumlah program, misalnya seperti pemberian diskon listrik, PPN DTP untuk rumah, penebalan bansos, dan lain sebagainya. Kemudian pada kuartal-II, pemerintah juga telah memberikan tambahan stimulus terutama untuk konsumsi masyarakat di bulan Juni 2025, atau pada masa libur anak sekolah kemarin.

Insentif tersebut misalnya seperti berbagai diskon untuk tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga tarif tol. Kemudian ada pula insentif untuk pekerja di sektor labor intensif, seperti pada industri tekstil dan alas kaki. Yakni berupa bantuan subsidi upah bagi 17 juta penerima yang sebesar Rp 600 ribu per orang.

"Lalu juga kita berikan penebalan bansos, khususnya untuk penerima reguler atau sekitar 14 juta KPM, sebesar Rp 600 ribu ekuivalen per keluarga. Jadi itu yang kita harapkan akan menjadi stimulus di kuartal-II lalu," kata Febrio.

"Nah, kedepan ini adalah upaya percepatan program prioritas presiden untuk di kuartal-III dan IV, yang kita harapkan juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini," ujarnya.

Kesepakatan Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Nasional, Misbakhun Ungkap Sederet PR Pemerintah

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diyakini menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi nasional.

VIVA.co.id

17 Juli 2025