Kesepakatan Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Nasional, Misbakhun Ungkap Sederet PR Pemerintah
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jakarta, VIVA – Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diyakini menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah memiliki sederet pekerjaan rumah yang harus jadi perhatian khusus guna menyepakati hal ini.
"Kesepakatan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, pemerintah harus mencermati tantangan yang muncul dari kebijakan ini," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
Dia pun menyoroti kesepakatan komitmen Indonesia untuk impor sejumlah komoditi AS. Dalam proposal dengan nilai total sekitar US$23 miliar tersebut, Indonesia berkomitmen untuk impor minyak dan gas (migas) senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, dan pembelian 50 buah pesawat Boeing 777 yang setara US$3,5 miliar.
Dia menegaskan pemerintah wajib menyiapkan strategi dan instrumen kebijakan yang menyeluruh untuk melindungi industri dalam negeri.
"Tanpa langkah mitigasi yang kuat, UMKM dan industri manufaktur kita bisa tergerus oleh serbuan barang impor. Ini akan berdampak pada lapangan kerja dan keberlanjutan ekonomi nasional," katanya.
Presiden Donald Trump saat mengumumkan tarif masuk barang impor ke AS beberapa waktu lalu.
- AP Photo/Evan Vucci
Tak hanya dari sisi impor, Misbakhun juga menggarisbawahi risiko pada sisi ekspor Indonesia ke AS. Beberapa produk unggulan Indonesia seperti tekstil, elektronik ringan, alas kaki, dan furnitur kini berhadapan dengan tekanan akibat tarif Trump dan potensi substitusi pasar oleh produk lain yang lebih kompetitif di AS.
Menurut dia, tanpa penyesuaian strategi, sektor ekspor padat karya berisiko kehilangan pangsa pasarnya dan berdampak terhadap lapangan kerja serta neraca perdagangan nasional.
Lebih lanjut dia menilai, penerapan tarif impor nol persen terhadap produk AS membawa sejumlah dampak positif.
"Industri dalam negeri yang selama ini mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat terutama sektor petrokimia dan manufaktur ringan akan merasakan penurunan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing harga dan meraih margin keuntungan lebih baik," ucapnya.
Misbakhun melanjutkan pemerintah mesti menyikapi kesepakatan ini sebagai sebuah momentum untuk transformasi lanskap industri nasional, seperti pembentukan klaster industri berbasis nilai tambah perlu diprioritaskan.
Pemerintah dapat menunjuk wilayah strategis seperti Jawa Barat untuk elektronik, Sumatera untuk agroindustri, dan Jawa Tengah untuk produk furnitur.
"Pemerintah harus menyediakan infrastruktur terpadu yang meliputi fasilitas logistik, pasokan listrik stabil, dan konektivitas digital agar industri nasional tetap kompetitif," katanya.
Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi syarat mutlak agar industri domestik dapat bersaing secara global. Melalui skema vokasi dan program sertifikasi kompetensi, tenaga kerja harus dipacu untuk menguasai teknologi digital, otomasi, serta standar internasional seperti ISO, CE, dan FDA.
Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja, dan platform e-learning dapat mempercepat proses pelatihan massal bagi setidaknya 500.000 pekerja manufaktur dalam dua tahun ke depan.
Dorongan kuat menuju digitalisasi dan era industri 4.0, lanjut dia, akan membuka peluang peningkatan efisiensi dan akses pasar. Pemerintah perlu memfasilitasi UMKM untuk melakukan adopsi internet of things, big data analytics, dan cloud computing.
Dengan demikian, UMKM dapat terintegrasi ke platform e-commerce internasional, menurunkan biaya transaksi, dan memperluas pangsa pasar.
Kemenperin dukung Industri Elektronik dalam negeri
- Kemenperin
Dia pun mengatakan, diversifikasi rantai nilai dan ekspor harus dipercepat. Indonesia perlu fokus pada produk bernilai tambah tinggi seperti suku cadang otomotif, panel elektronik, busana berdesain premium, dan furnitur kustom.
Melalui misi perdagangan serta fasilitasi sertifikasi mutu dan standar teknis di pasar Uni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, produk Indonesia dapat menembus segmen pasar kelas atas dengan margin lebih tinggi.
Semua strategi tersebut, menurut Misbakhun, dapat terwujud bila mendapat dukungan solid dari perbankan. Penyaluran kredit yang terus melambat dari 9,16 persen y-o-y di bulan Maret 2025 menjadi 8,43 persen y-o-y di bulan Mei, harus ditingkatkan secara signifikan.
"Perbankan harus proaktif untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan perekonomian nasional. Ini merupakan bentuk patriotisme modern yang sedang dibutuhkan bangsa ini," ujarnya. (Ant)
