Kepala Otorita Sebut IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik di 2028

Jakarta, VIVA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan Panitia Kerja Open Government Partnership (Panja OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Dia menjelaskan, kunjungan Panja OG-P ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan IKN, menuju Ibu Kota Politik 2028. Hal itu sekaligus sebagai respons terhadap aspirasi publik, yang mempertanyakan mengenai keberlanjutan pembangunan IKN di tahap kedua ini.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi, guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat, 18 Juli 2025.

Menurutnya, pembentukan Otorita IKN bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Dia berharap, model birokrasi ini dapat menjadi percontohan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) serta instansi terkait lainnya yang akan bertugas di IKN.

Selain itu, Basuki juga mengaku menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, yang meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.

Dia pun berterima kasih atas kunjungan Panja OG-P BKSAP DPR RI ini, yang sebelumnya juga telah membantu memberikan masukan terkait hal-hal tersebut.

"Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini," ujarnya.

Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Dia berharap pihaknya bisa membawa pulang pandangan-pandangan baru untuk DPR, guna mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen.

"Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara ini dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif, dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir," ujarnya.

Legislator Pertanyakan Landasan PPATK Blokir Rekening ‘Nganggur’ Lebih dari 3 Bulan

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah PPATK yang akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank dormant.

VIVA.co.id

29 Juli 2025