Penyaluran BSU Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2025, PosIDN Siaga Penuh

Penyaluran BSU oleh PosIND.
Sumber :
  • Dokumentasi PosIND.

Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhir pekan lalu. Dia mengapresiasi layanan Kantorpos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 20.00 WIB,

Peninjauan ini juga dihadiri oleh Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS TK, Putri Anggoro, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris.

“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Yassierli dikutip dari keterangannya, Senin, 28 Juli 2025.

Diketahui, Kantorpos KCU Makassar menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi Pospay untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data BPJS Ketenagakerjaan.

Menaker tinjau langsung penyaluran BSU

Photo :
  • Kemnaker

Berdasarkan data per 26 Juli 2025 pukul 06.40 WIB, dari total alokasi 5.738.737 penerima dengan anggaran Rp 3,44 triliun, telah berhasil disalurkan kepada 4.511.020 penerima senilai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61 persen dari target nasional.

“Masih tersisa 1.227.717 penerima atau senilai Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan,” tambahnya.

Menteri Yassierli memastikan akhir Juli seluruh dana BSU sudah tersalurkan ke pekerja terdaftar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran penyaluran BSU di wilayahnya.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 4.000 titik layanan nasional, termasuk pembukaan layanan khusus di hari libur serta sistem pemantauan real-time untuk memastikan distribusi berjalan aman dan transparan.

Bangun Hubungan Harmonis ke Pekerja Pelabuhan, Polres Priok Bagikan Ratusan Makanan

“Kami berkomitmen menyalurkan bantuan ini dengan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Guna, dan Tepat Sasaran. Layanan Kantorpos di Makassar dan seluruh Sulsel sudah dalam status siaga penuh,” ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa PosIND terus bekerja memenuhi amanah dari Kemnaker dan khususunya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyalurkan uang BSU ini hingga ke pelosok.

Migrant Care Dorong Evaluasi Surat Kemendag soal Ekspor PMI

Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menambahkan bahwa data peserta yang digunakan telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin keabsahan penerima.

“Kami terus bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan ini hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” jelasnya.

Penyaluran BSU Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2025, Begini Cara PosIND Pastikan Tepat Sasaran

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapangan dan bekerja sama erat dengan kantor pos untuk mempercepat proses penyaluran.

“Kami di Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk pekerja informal dan UMKM,” ujar Wali Kota Munafri.

Wapres Gibran memantau penyaluran BSU.

BSU Sudah Cair 92,63 Persen, Wapres Gibran Ingatkan Realisasinya Harus 100 Persen

Wapres Gibran menegaskan BSU harus digunakan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk membeli rokok. Apalagi dipakai untuk judi online (judol).

img_title
VIVA.co.id
31 Juli 2025