Purbaya Akui Salah soal Tuntutan 17+8 Suara Sebagian Kecil Rakyat: Saya Minta Maaf
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat.Â
Menurutnya, tuntutan itu muncul karena kebanyakan masyarakat kesulitan dalam hidupnya. Ia mengaku salah berbicara dan merevisi pernyataan tersebut.
17 plus 8 Tuntutan Rakyat
- Instagram/Jerome Polin
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Maka itu, Purbaya menyampaikan permohonan maafnya jika salah berbicara terkait tuntutan 17+8 tersebut. Menurutnya, pemerintah akan bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Jadi kuncinya di situ, seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," pungkasnya.
Ia juga mengaku kaget usai pernyataannya viral beberapa waktu lalu. Namun, Purbaya menyadari dan akan lebih berhati-hati ke depannya.
"Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar aja rakyat' atau 'itu yang susah aja.' Nggak begitu," tutur Purbaya.
Aksi Mahasiswa Demo Tolak Pengesahan UU TNI
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil dari rakyat yang hidupnya terganggu dan kurang sejahtera.Â
Hal itu diungkapkan Purbaya usai dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Ia menilai tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika ekonomi mencapai 6-7 persen, masyarakat tidak akan demo karena sibuk bekerja dan makan enak.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujar dia.
