Kebijakan BBM Satu Pintu Lewat Pertamina, Pengamat Ekonomi Energi: Berdampak ke Iklim Investasi
- Jeffry Yanto Sudibyo
Jakarta, VIVA – Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberlakukan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu lewat Pertamina menuai sorotan dari kalangan pengamat.
Kebijakan ini dinilai bisa menimbulkan konsekuensi besar, tidak hanya pada sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga terhadap iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menegaskan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu akan mengurangi ruang gerak para pengelola SPBU swasta, seperti Shell dan bp.
Menurutnya, salah satu sumber keuntungan SPBU asing selama ini adalah kebebasan dalam mengimpor BBM langsung dari negara asal dengan harga lebih murah, sehingga mereka bisa melakukan efisiensi biaya.
“Dalam pengadaan impor BBM Satu Pintu, SPBU swasta tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM,” ujar Fahmy, Selasa 16 September 2025 dikutip Antara.
Fahmy menjelaskan, dengan sistem baru ini, SPBU swasta wajib membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut membuat margin keuntungan mereka semakin tertekan.
“Mereka harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam kondisi tersebut, margin SPBU swasta akan semakin kecil,” kata Fahmy.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa potensi kerugian bisa menimpa pengelola SPBU swasta akibat kebijakan ini. Jika pendapatan terus menurun, tidak menutup kemungkinan beberapa SPBU swasta akan memilih menutup usahanya.
“Tutupnya SPBU swasta akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” tutur Fahmy.
Sebelumnya diberitkan, kebijakan impor BBM satu pintu muncul akibat terjadinya kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU asing tidak mendapatkan kuota impor tambahan sehingga kebutuhan mereka harus dipenuhi lewat mekanisme baru.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu data detail dari SPBU swasta terkait volume dan spesifikasi BBM yang dibutuhkan. Data sementara menunjukkan kebutuhan impor mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
"Jadi untuk kebutuhan, data sementara 1,4 juta kiloliter. Dari ini kan (diketahui) berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya kita minta detilkan," kata Yuliot beberapa waktui lalu.
Ia menegaskan, mekanisme impor akan dilakukan melalui Pertamina untuk memastikan tidak ada masalah pasokan ke depannya. “Karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, atau ada permasalahan dalam implementasinya,” ujarnya.
Selain itu, Yuliot menyebut rencana impor BBM dari Amerika Serikat juga merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan antara kedua negara.
“Ini kan ada berapa perusahaan AS, itu tinggal bagaimana kesepakatan kita. Perusahaan AS yang melakukan pengadaan, misalnya ExxonMobil, Chevron, ini kan merupakan perusahaan AS,” ungkapnya.
