Idrus Marham Apresiasi Pemerintah Atasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta: Orientasinya untuk Rakyat
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk pengelolaan ini kan perlu ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak namun mendasar. Yang penting orientasinya untuk rakyat. Apapun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangannya, Senin, 22 September 2025.
Ilustrasi Shell
- Istimewa
Idrus juga menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat tersebut.
"Pemerintah bersama swasta sedang berproses menata ulang ekosistem energi nasional. Saya percaya, dengan komitmen bersama, rakyat akan merasakan manfaatnya dalam waktu dekat,” tegas Idrus.
Ia mendorong agar kebijakan ini dijalankan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat luas.
“Kedaulatan energi tidak diletakkan di atas kepentingan bisnis semata, tapi justru harus orientasinya untuk kepentingan rakyat. Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” pungkasnya.
Senada dengan Idrus, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Abdul Rahman Farisi turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang dinilai strategis dan berimbang.
“Saya sangat mengapresiasi keputusan ini. Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Rahman.
Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis, tanpa menghambat dinamika bisnis.
“Kebijakan ini adalah model maksimisasi optimum yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, dalam hal ini BBM dan energi,” imbuh Rahman.
Rahman juga menegaskan langkah Indonesia, sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa perusahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil, sepakat untuk membeli stok bahan bakar minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.
Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat
- Yeni Lestari/VIVA
Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat. Stok impor BBM baru tersebut paling lambat masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tujuh hari ke depan.
"Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan, Jumat, 10 September 2025.
