Bahlil Ungkap Shell hingga Vivo Sudah Sepakat Impor Kuota Tambahan BBM Lewat Pertamina, Ini Syaratnya
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa perusahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil, sepakat untuk membeli stok bahan bakar minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.
Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat. Stok impor BBM baru tersebut paling lambat masuk ke Indonesia dalam kurun waktu tujuh hari ke depan.
"Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan, Jumat, 10 September 2025.
Bahlil mengatakan, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina. Yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.
"Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing," kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan
- Yeni Lestari/VIVA
Syarat selanjutnya, SPBU swasta mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian. "Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (untung), harus semua terbuka, dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," ucap Bahlil.
Adapun untuk volume impor tambahan masing-masing dari SPBU swasta, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis.
SPBU Shell
- Dok: Shell Indonesia
Diketahui, pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta di tahun ini, namun kuota tersebut sudah tipis, sehingga menyebabkan SPBU swasta kekurangan stok BBM. Untuk menyiasati hal ini, pemerintah meminta SPBU swasta melakukan kolaborasi dengan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Alasan utama adanya penguatan kolaborasi ini karena menurut Bahlil, BBM merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dibutuhkan peran negara dalam pengaturannya. Hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara," kata dia. (Ant)
