Kolaborasi Impor BBM dengan Pertamina Ditegaskan Jaga Keberlangsungan Bisnis SPBU Swasta
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Kebijakan Pemerintah terkait impor bahan bakar minyak dinilai akan memperkuat kolaborasi antara Pertamina dan SPBU Swasta. Langkah ini diambil untuk menjamin pasokan sekaligus menjaga persaingan sehat dengan Pertamina.
Seperti diketahui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan SPBU swasta memperoleh kuota impor BBM pada 2025 ditetapkan sebesar 110 persen dari kuota tahun 2024.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Pertamina terkait penambahan kuota impor bertujuan guna menjaga keberlangsungan usaha SPBU swasta serta perlindungan tenaga kerja.
“Dengan kolaborasi ini pemerintah dapat mengendalikan distribusi BBM secara lebih efisien, memastikan ketersediaan stok di seluruh SPBU, termasuk SPBU swasta, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari BBM,” ujar Ahmad Labib dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib.
- istimewa.
Dia menambahkan, koordinasi dalam proses impor akan makin baik dan efisien. Hal ini memudahkan Pemerintah dalam memantau dan mengelola stok BBM nasional agar lebih terjamin.
“Kebijakan ini juga membuka ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama internasional, termasuk kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, demi menjamin pasokan energi dalam negeri,” jelasnya.
Menurut Ahmad Labib, keuntungan lain dari kebijakan ini adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur stok sesuai kebutuhan di setiap SPBU. Dengan begitu, risiko kelangkaan BBM di masa depan dapat diminimalisasi.
Ilustrasi BBM
- Istimewa
Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang harus segera diatasi, misalnya perbedaan spesifikasi zat aditif pada BBM yang digunakan oleh SPBU swasta dan Pertamina.
“Pemerintah saat ini sedang mengumpulkan data dari SPBU swasta agar kebutuhan impor BBM bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Isu kelangkaan BBM jenis bensin di SPBU-swasta dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran serius. Sejumlah SPBU, seperti Shell, mengalami kekosongan stok non-diesel selama tiga pekan, sementara para pekerja tetap hadir penuh dalam dua sif kerja. Kondisi ini memunculkan potensi PHK yang dikhawatirkan publik.
