Inovasi Jadi Prioritas Lewat Riset
- Freepik
Jakarta, VIVA – Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) terus memperkuat perannya sebagai motor inovasi di industri perkebunan Indonesia.
Salah satunya melalui 'Research Day 2025' sebagai upaya membangun ekosistem riset terpadu yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian, dan mitra strategis demi melahirkan solusi nyata bagi tantangan perkebunan nasional.
PTPN Group meyakini bahwa riset merupakan pilar penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
Melalui Research Day 2025, perusahaan perkebunan ini membuka peluang sinergi lebih luas untuk menghadirkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri perkebunan.
Ketua Komite Riset PTPN Group, Dison M.P. Girsang, menyampaikan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem riset perkebunan melalui alokasi anggaran cukup besar, sekitar 5 persen dari total biaya human capital setiap tahunnya.
Ia pun berharap 'Research Day 2025' mampu meneguhkan peran PTPN Group sebagai center of excellence, mendukung produktivitas serta efisiensi, keberlanjutan usaha, memperkuat kolaborasi dengan para peneliti, dan melahirkan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan industri perkebunan saat ini maupun di masa depan.
Program Research Day 2025 memfokuskan topik penelitian pada komoditas utama PTPN Group, seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tembakau, kelapa, dan tebu.
Hal ini untuk mendorong penerapan teknologi baru, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap capaian program strategis nasional.
"Kami ingin menegaskan peran sebagai perusahaan BUMN yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada penciptaan ilmu pengetahuan, inovasi, dan dampak jangka panjang yang berkelanjutan melalui riset," tegas Dison.
Rugikan Ekosistem Industri Tembakau, Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal guna melindungi penerimaan negara.
