Shell Indonesia: Ambil BBM dari Pertamina Bukan Hal yang Haram, Asalkan...
- Dok: Shell Indonesia
Jakarta, VIVA – Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea buka suara terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan BBM bukanlah sesuatu yang tertutup, bahkan pihaknya pernah bekerja sama dengan Pertamina.
Susi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian ESDM, Dirut PT Pertamina Patra Niaga dan beberapa SPBU Swasta, Rabu (1/10), mengatakan, saat ini Shell masih berada pada tahap awal sebelum masuk ke negosiasi produk.
Menurutnya, ada prinsip-prinsip mendasar atau precondition yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum menuju kontrak resmi.
“Kalau dari Shell, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan join survei untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu,” kata Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea.
Ia menambahkan, pihaknya baru mendapat kepastian dari Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan barang pada Kamis minggu lalu. Menurut Susi, komitmen pengiriman BBM itu sejalan dengan kesepakatan sebelumnya.
“Dari Pertamina Patra Niaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7 sampai 10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami. Sepanjang tiga aspek itu dipenuhi kita oke,” jelasnya.
Adapun tiga aspek tersebut yakni standar mutu, standar komersil dan standar operasional.
Lebih lanjut, Susi menegaskan bahwa Shell tidak pernah menutup diri terhadap kemungkinan mengambil pasokan BBM dari dalam negeri, termasuk Pertamina.
“Kami memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang tiga aspek terpenuhi ya,” ucap Susi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor lebih dari cukup kepada SPBU swasta, bahkan naik 110 persen dibanding 2024.
