Luhut: Bank Dunia Apresiasi Pengelolaan Utang di Indonesia
- VIVAnews/Muhammad Yudha Prasetya
VIVA – Persoalan utang pemerintah Indonesia masih menjadi polemik. Kritikan terus dilontarkan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap terlalu banyak berutang. Kritikan itu juga dialamatkan untuk tim ekonomi pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Bank Dunia justru mengapresiasi cara pemerintah Indonesia mengelola utang di tengah pandemi Covid-19. Itu dikatakan Luhut usai melakukan konferensi secara virtual dengan Bank Dunia hari ini, Jumat 9 Juni 2020.
Bahkan, kata Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan jajaran Kementerian Keuangan sangat cermat dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran selama pandemi ini.
"Kalau ada yang berpikir soal utang berlebihan, mereka apresiasi kalau kita masih sangat prudent dan hati-hati. Dianggap Ibu Ani (Sri Mulyani) dan Kementerian Keuangan melakukan perhitungan sangat cermat," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat 19 Juni 2020.
Selain itu, Luhut melanjutkan, Bank Dunia juga mengapresiasi program-program yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Terutama, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan makro ekonomi.
"Program kita disebut sangat komprehensif programnya kalau dibanding negara berkembang lainnya. Secara implementasi dan makro kita dianggap sangat baik," tutur Luhut.
Di sisi lain, politisi senior Partai Golkar itu menambahkan, Indonesia juga dianggap paling terdepan dari sisi program-program penanganan Covid-19. Karenanya, dia menyesali bila ada yang memandang negatif cara pemerintah dalam mengelola dampak pandemi.
"Kita dengan Ibu Victoria (Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik) kita jelaskan perkembangan di sini dan dia didampingi sama wakil World Bank Jakarta, dia mengatakan sangat melihat kita leading," katanya.
LPS Berpeluang Pangkas Lagi Suku Bunga Penjaminan ke Level Terendah, Ini Pertimbangannya
Purbaya mengatakan, pihaknya masih membuka peluang untuk kembali memangkas LPS Rate, sambil memonitor perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas perbankan secara umum.
