Soal Pengawasan KPI, Hooq: Kalau Semua Diawasi Mata Capek

Grab dan Hooq meluncurkan kolaborasi pertama
Sumber :
  • Dok. VIVA/ Novina Putri Bestari

VIVA – Country Head Hooq Indonesia, Guntur Siboro menanggapi rencana Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi platform media baru bersiaran seperti YouTube, Facebook TV, Hooq sampai Netflix. Dia mengatakan pengawasan sebenarnya bersifat baik namun ada beberapa catatan penting. 

Istri Pratama Arhan Difitnah, Andre Rosiade Ngamuk: Laki-Laki Mulutnya Lemes Banget

Menurutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu cara pengawasan konten internet yang berdurasi ribuan jam. Pengawasan tersebut harus menggunakan dan berbasis teknologi seperti yang dilakukan Kominfo terhadap konten negatif. 

"Kalau Anda semua mau awasin? Mata Anda pasti capek. Saya saja kalau mau nonton YouTube nonton apa lebih dari setengah jam saja, capek saya," ujar Guntur, di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. 

PGN Genjot Pemanfaatan Gas Bumi Capai Swasembada Energi, Begini Strateginya

Dia mencontohkan seluruh video di Hooq mencapai puluhan ribu jam. Jika harus diawasi satu per satu akan sangat melelahkan. 

Soal institusi yang mengawasi konten pada platform media bersiaran, Guntur menyerahkan pada pemerintah, apakah KPI atau Kominfo yang bakal mengeksekusinya. 

Raih Apresiasi Internasional, Pertamina Call Center Layani Lebih dari 1,1 Juta Interaksi Pelanggan pada 2024

Guntur juga menceritakan jika pihaknya juga memiliki aturan soal penurunan konten di Hooq. 

"Tapi kita juga punya take down policy Hooq, kalau Anda complain kita take down," kata dia.

Selain itu, Guntur mengatakan, pasar juga bisa memainkan peran penting pengawasan. Jika pembuat konten membuat tayangan yang tidak pantas maka akan ditinggalkan pelanggan

"Kalau saya percaya pasar. Kalau Anda enggak bener, membuat konten tidak sesuai kultur dan budaya sini akan ditinggalkan pelanggan," kata Guntur.

Pakar Hukum Henry Indraguna

Pengawasan Ekspor Bahan Baku Dinilai Perlu Diperketat Demi Berhasilnya Hilirisasi Nasional

Pakar Hukum Henry Indraguna bicara soal macetnya program hilirisasi nasional. Kegagalan dinilai lantaran lemah regulasi dan minim pembatasan ekspor bahan baku strategis.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2025