BKSDN Kemendagri Apresiasi Pemprov Jakarta Gunakan Praktik Diagnostik untuk BUMD

Jakarta, VIVA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menyoroti perbaikan tata kelola dari BUMD dalam menguatkan kinerja pemerintah daerah.

Itu disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan BSKDN, dalam Rangka Membina BUMD yang Bertujuan untuk Mewujudkan Penguatan Ekonomi Daerah.

Jelas Yusharto, tata kelola yang unggul tidak saja berbasis regulasi. Namun bisa juga pada kemampuan daerah dalam membaca kondisi riil BUMD secara objektif dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang diapresiasi BSKDN adalah langkah Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan praktik diagnostik terhadap seluruh BUMD yang ada. Ini penting untuk tata kelola yang lebih sehat dan adaptif.

"Ini adalah upaya konkret yang bisa menjadi rujukan kita bersama,” Ungkap Yusharto di Command Centre BSKDN, dikutip, Kamis, 24 Juli 2025.

Yusharto juga menyinggung tantangan dari BUMD di sejumlah daerah. Mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan, minimnya pengawasan internal, kurangnya pembinaan dari pemerintah, hingga rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Menurut dia, permasalahan-permasalahan tersebut menghambat potensi BUMD dalam berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Dari evaluasi serta kajian pihaknya, permasalah mendasar yang perlu diperhatikan, pertama lemahnya tata kelola BUMD yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan internal. Ketiga, minimnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat, Keempat, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Maka dari itu, kapasitas SDM perlu ditingkatkan dan ini menjadi kunci penting. Dalam penekanannya, SDM yang adaptif, profesional, dan memiliki visi pembangunan jangka panjang merupakan fondasi utama dalam membina BUMD yang tangguh dan berdaya saing.

“Tantangan-tantangan tersebut hanya bisa diatasi jika kita memiliki sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan memiliki visi pembangunan ekonomi jangka panjang. Di sinilah pentingnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti yang kita selenggarakan hari ini,” kata Yusharto.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menjelaskan bahwa praktik diagnostik  yang dilakukan pihaknya adalah upaya untuk mengidentifikasi permasalahan struktural, operasional, maupun manajerial dalam tubuh BUMD. 

Ditegaskannya, kalau upaya  tersebut sebagai landasan strategis Pemprov DKI dalam mengambil keputusan pembinaan, transformasi bisnis, hingga penataan ulang kepengurusan.

Selain itu, dia mengatakan, diagnostik tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan status rasio kesehatan BUMD, memperkuat tata kelola, menciptakan kepengurusan yang profesional, serta mendorong inovasi dan diferensiasi model bisnis agar lebih kompetitif.

“Tahun ini kami melakukan semacam diagnostik kepada seluruh BUMD untuk memastikan kira-kira ada masalah yang harus kita selesaikan,” ungkap Syaefuloh.

Adapun BSKDN melihat inisiatif tersebut sebagai bagian dari semangat reformasi kelembagaan di daerah. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan BUMD.

Berikutnya, BSKDN juga mendorong daerah lain untuk menerapkan pendekatan diagnostik serupa,  agar tata kelola BUMD di masing-masing daerah dapat terus membaik dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi daerah.

Halaman Selanjutnya

“Tantangan-tantangan tersebut hanya bisa diatasi jika kita memiliki sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan memiliki visi pembangunan ekonomi jangka panjang. Di sinilah pentingnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti yang kita selenggarakan hari ini,” kata Yusharto.