Gencarkan Produk Syariah, BTN Sediakan Outlet Layanan Syariah

VIVA – PT Bank Tabungan Negara (BTN) melalui unit usahanya BTN Syariah, belum lama ini meluncurkan kampanye produk syariah yang diberi nama Aisyah - Ayo Investasi Syariah.

Kampanye ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memilih produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya, perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, namun Bank Syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah Islam, seperti penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, menggunakan prinsip akad, hingga keuntungan yang dihitung berdasarkan sistem bagi hasil.

Sasaran utama produk Aisyah dari Bank BTN mayoritas diharapkan masyarakat usia muda yang mulai menyadari pentingnya investasi.

“Dan lebih menyadari keunggulan dari produk-produk syariah,” jelas Sekretaris perusahaan BTN, Ari Kurniaman. Lebih lanjut Ari menjelaskan bahwa ada produk syariah yang lebih spesifik menargetkan milenial.

BTN Syariah sendiri memiliki 4 produk unggulan syariah yang bisa dilirik oleh para anak muda, yakni yakni Tabungan Haji Umrah, Tabungan Qurban, KPR Hits, dan Tabungan Emas.

Masing-masing produk BTN Syariah pun memiliki beberapa kelebihan dibanding produk konvensional. Mulai dari bebas biaya administrasi, pembagian hasil yang menguntungkan dan kompetitif, prinsip akad yang sesuai syariat hingga dan kelebihan lain yang tidak kalah penting dari bank syariah adalah dapat melayani kebutuhan untuk memudahkan ibadah.

Dengan semakin gencarnya memperkenalkan produk-produk syariah tersebut, BTN pun terus meningkatkan layanannya untuk para nasabahnya. Salah satunya dengan menyediakan kantor layanan syariah yang tersedia di setiap outlet bank BTN.

Kantor Layanan Syariah hadir melayani transaksi syariah Anda di outlet Bank BTN terdekat. Sahabat BTN Syariah bisa bertransaksi dengan lebih mudah. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Contact Center BTN 1500286.

Beberapa Wamen jadi Komisaris di BUMN, Istana Berdalih Tidak Langgar Aturan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa rangkap jabatan menteri dan wakil menteri, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

VIVA.co.id

3 Juni 2025