Pemerintah Pusat Larang Kementerian dan Lembaga Pakai AC, Bisa Blackout
Senin, 10 Juni 2024 - 11:31 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Darmawan
VIVA Tekno – Pemerintah pusat resmi melarang Kementerian dan Lembaga untuk menggunakan pendingin ruangan (air conditioning/AC). Hal ini untuk menghindari pemadaman listrik total alias blackout.
Baca Juga :
Pemerintah Petakan Risiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah
Bukan itu saja. Pemerintah juga memerintahkan untuk mematikan semua lampu atau penerangan di luar gedung.
Larangan yang disebarkan melalui Telegram pada Jumat, 7 Juni 2024, tersebut terjadi di Ukraina akibat serangan udara yang dilakukan Rusia. Adapun perintah ini diumumkan oleh Perdana Menteri Denis Shmigal.
Baca Juga :
Pemerintah Siapkan Perpres Penguatan Logistik Nasional Atasi Truk ODOL, Ini 9 Poin Utamanya
Menurut pejabat senior dari kantor perdana menteri, kebijakan akan berlaku sepanjang musim panas sehingga membantu pemerintah untuk menghemat listrik serta menghindari pemadaman listrik total atau blackout yang sudah melanda Ukraina selama beberapa bulan terakhir.
“Situasi di sektor energi semakin rumit. Satu sisi, kami berupaya memulihkan apa yang bisa dipulihkan dengan cepat, namun sisi lain, kami juga harus mengurangi konsumsi (energi). Dan itu dimulai dari diri sendiri,” kata Shmigal, seperti dikutip dari situs Russia Today, Senin, 10 Juni 2024.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (pemda), lembaga dan otoritas penegak hukum, serta dunia usaha membatasi penggunaan AC dan membatasi penerangan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, termasuk baliho iklan.
Pemerintah juga telah berupaya mencari cara untuk menghemat energi dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah.
Baru-baru ini, Ukraina memberlakukan perpanjangan pemadaman listrik massal di seluruh negeri. Awal bulan ini, mereka terpaksa menaikkan tarif listrik konsumen sebesar 60 persen untuk mendanai perbaikan.
Ukraina juga mempertimbangkan penghapusan bea masuk dan PPN atas segala sesuatu yang menghasilkan dan menyimpan listrik, dengan maksud menawarkan pinjaman kepada warga yang memasang unit pembangkit listrik mereka sendiri. "Rencana lainnya adalah meningkatkan impor listrik dari Uni Eropa (UE)," jelas Shmigal.
Kemenkeu Ungkap Strategi Mitigasi Dampak Tarif Trump Bagi Sektor Fiskal RI
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, buka-bukaan soal dampak dari pengenaan tarif perdagangan oleh Presiden AS Donald Trump.
VIVA.co.id
8 Juli 2025
