Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Instansi Pemerintah 2025 Dimulai, LAN Wanti-wanti Ini
Jakarta, VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas menjadi fondasi keberhasilan program pembangunan nasional. Produk kebijakan yang baik di suatu instansi negara tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi juga melalui serangkaian proses perumusan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang dirasakan bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat memberikan sambutan dalam Kick Off Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025, secara daring, Rabu (25/6). Menurutnya, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan kebijakan dilakukan secara profesional, sistematis, berbasis bukti (evidence based policy).
“Inklusif serta kolaboratif dan yang tidak kalah penting adalah memberikan dampak terhadap masyarakat serta pencapaian hasil-hasil pembangunan,” ujar Taufiq dikutip dari keterangannya, Kamis, 26 Juni 2025.
Gedung Lembaga Administrasi Negara RI
- LAN
Dia mencontohkan pengalaman di Selandia Baru misalnya. Mereka menerapkan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, resiko serta alternatif kebijakan. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang transparansi dan berbasis data serta mengurangi regulasi yang tidak diperlukan,
Sementara itu Singapura lanjutnya, juga menerapkan the occam’s razor principle dalam pembuatan kebijakan dengan prinsip kebijakan sesederhana mungkin tetapi memiliki dampak yang signifikan bagi negara.
“Kita melihat negara maju senantiasa ditunjang dengan kebijakan publik yang berkualitas yang mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa terutama dalam menghadapi perubahan global”, ungkapnya.
Lebih jauh Muhammad Taufiq mendorong seluruh instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025 ini, hasil dari pengukuran ini akan menjadi masukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai dasar untuk melihat instansi pemerintah yang memiliki komitmen kuat memperbaiki kualitas kebijakan dan berkontribusi bagi capaian pembangunan nasional.
Dia mengingatkan, pengukuran kualitas kebijakan ini merupakan salah satu wujud konkret dari Asta Cita ke 7 dalam visi dan misi presiden yaitu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Artinya menurut Taufiq, perbaikan kebijakan bukan hanya soal teknokrasi, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.
