Mendikbudristek Nadiem: 173.329 Guru Honorer Lulus Seleksi PPPK
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan 173.329 guru honorer lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Hari ini pemerintah mengumumkan 173.329 guru honorer berhasil lulus formasi pada ujian pertama dan akan segera diangkat menjadi guru PPPK,” ujar Nadiem dalam pengumuman hasil seleksi kompetensi guru ASN PPPK yang dipantau di Jakarta, Jumat (8/10).
Dengan demikian, 53,7 persen formasi guru telah terisi dari 322.665 formasi guru ASN PPPK dengan pelamar pada ujian seleksi pertama.
Pada 2021, Pemerintah Pusat menyediakan 1.002.616 formasi guru PPPK. Namun, hanya 506.252 yang diajukan oleh Pemda dan hanya 322.665 yang mendapatkan pelamar pada ujian pertama. Dengan demikian, masih ada formasi kosong sebanyak 183.567.
“Ini merupakan hari bersejarah buat kita semua. Ini baru tahap pertama, dan akan ada tahap kedua dan ketiga. Ini baru proses pengangkatan guru PPPK,” kata Nadiem.
Bagi guru honorer yang belum lolos pada tahap pertama, lanjut Nadiem, pemerintah memberikan tiga kali kesempatan ujian untuk guru honorer. Guru honorer yang belum beruntung tersebut bisa mengikuti ujian pada tahun ini atau tahun depan.
“Bagi guru honorer yang lolos passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi pada tahap pertama, pada tahap kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi yang mendukung dan membantu guru tersebut menemukan formasi,” tambah dia.
Sementara bagi guru yang lolos passing grade, bisa mengikuti registrasi tahap kedua dan ketiga tanpa mengikuti tes lagi. Tapi, diperbolehkan jika ingin mengikuti tes seleksi lagi.
“Selamat pada guru honorer yang lolos ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi. Bagi yang belum lolos ujian seleksi pertama atau belum mendapatkan formasi, fokus belajar lagi untuk mengikuti ujian seleksi kedua dan ketiga,” ucapnya.
Tautan pengumuman dapat diakses melalui gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (ant)
Pakar: Perhitungan Kerugian Negara Bisa Dilakukan Selain BPK
Pakar menilai praperadilan yang diajukan pihak Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop chromebook boleh-boleh saja.
