Universitas YARSI Dapat Izin Buka Program SpKKLP
- yarsi.ac.id
VIVA Edukasi – Universitas YARSI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (SpKKLP).
“Alhamdulillah, kami diberikan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara Program Studi SpKKLP. Ini merupakan pertama kalinya perguruan tinggi swasta (PTS) mendapatkan izin pembukaan pendidikan spesialis,” kata Rektor Universitas YARSI, Prof Fasli Jalal, di Jakarta, Ahad (16/10).
Universitas YARSI, Jakarta
- yarsi.ac.id
Ia menjelaskan biasanya pendidikan spesialis diberikan pada perguruan tinggi negeri (PTN). Namun berkat kerja keras dan kolaborasi yang dilakukan, pihaknya mendapatkan kepercayaan penyelenggaraan Prodi SpKKLP.
Untuk jaringan rumah sakit, katanya, juga sudah disiapkan yakni rumah sakit pendidikan utama di RS YARSI dan rumah sakit jejaring yakni RS Mochammad Ridwan Meuraksa.
Sedangkan untuk wahana pendidikan juga disiapkan Puskesmas Kecamatan Kemayoran dan klinik YARSI.
“Kami sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan, karena baik universitas maupun jaringan rumah sakitnya sudah siap. Nantinya lulusannya akan bertugas dan menjadi ujung tombak untuk menjadi pengampu dari berbagai hal yang kita sebut dengan klinik pratama atau bagian dari awal pelaksanaan BPJS Kesehatan,”kata Fasli Jalal.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Prof dr Rika Yuliwulandari, MHltSc PhD SpKKLP, mengatakan pihaknya akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berdirinya program studi dan akan dibuka penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023.
“Kehadiran pendidikan spesialis di Indonesia atau di kota besar akan memperkuat layanan primer dengan mengedepankan diagnosis holistik, pelayanan paripurna dan berkesinambungan," katanya.
"Tak lupa pelayanan spesialis kedokteran keluarga layanan primer berupaya membina keluarga dan berorientasi komunitas, karenanya dapat mengisi kesenjangan pelayanan di tingkat primer,” demikian Rika Yuliwulandari. (ANTARA)
Tak Punya Izin Resmi, Lahan Parkir di Lebak Bulus Potensi Rugikan Daerah Rp37,8 M
Syafrin ungkap parkir liar di Lebak Bulus ini sudah berjalan puluhan tahun dan menimbulkan potensi kerugian daerah hingga Rp37,8 miliar
