Pemerintah Didesak Selesaikan Permasalahan Guru Honorer
- DPR RI
Jakarta, VIVA – Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FGHPGRI) menyampaikan aspirasinya kepada Komisi X DPR RI terkait berbagai permasalahan tentang honorer di berbagai daerah.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mendorong penataan pegawai Non ASN di lingkungan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan Komisi X terus mendorong pemerintah untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut pada tahun ini.Â
Sementara itu, aspirasi terkait penyediaan formasi PPPK Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Negeri dan afirmasi berupa masa kerja dan usia, Fikri mengatakan Komisi X akan terus mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan guru honorer sesuai peraturan perundang-undangan.
"Beberapa kali ini laporan begini, tapi dijanjikan saja, dulu katanya mau didata (tenaga pendidik), setelah pendataan lalu mau direkrut, tapi faktanya belum ada," kata Fikri dikutip pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih
- DPR RI
Terakhir, Komisi X juga akan meminta Kemendikbudristek untuk menginisiasi rapat dengan kementerian/lembaga bersama Komisi X untuk membahas penyelesaian permasalahan guru honorer dan PPPK.
Yusril Janji Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Akan Makan Waktu Lama
Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.
