Soroti Banjir Bali, Puan Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Bencana Jangka Panjang
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan penguatan mitigasi jangka panjang, melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, hingga pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai.
Hal itu ia sampaikan menyoroti banjir yang melanda di Bali. Puan menyinggung pentingnya komunikasi publik yang jelas dari Pemerintah agar masyarakat tidak kebingungan.
“Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” ungkap Puan, Jumat, 12 September 2025.
Lebih lanjut, Puan menekankan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat banjir bukan hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan dengan citra Indonesia di mata dunia.
“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kecil, para pedagang pasar, petani, hingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan finansial agar tidak semakin terpuruk,” jelas Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menekankan bencana di Bali ini jadi pengingat bahwa negara harus hadir secara nyata.
“Bali harus segera pulih, dan DPR RI akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bencana banjir di Bali mengakibatkan korban tewas dan hilang. Data BNPB per Kamis, 11 September 2025 pukul 11.00 WIB, mencatat total korban meninggal dunia berjumlah 14 orang. Sementara dua orang di Denpasar masih dalam pencarian.
BPBD Bali pun melaporkan 120 titik banjir melanda tujuh kabupaten/kota di Bali. Rinciannya, Denpasar sebanyak 81 titik banjir, Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik. Kemudian, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik dan Klungkung satu titik.
BPBD Bali juga menginformasikan sebanyak 562 warga mengungsi, terdiri dari 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar.
