Momentum Akselerasi Energi Terbarukan
- Perfect Sense Energy
Jakarta, VIVA – Kebijakan biodiesel pemerintah dimulai dengan B 2.5 yang diatur oleh UU No 30 Tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan, di mana sejak Februari 2024, pemerintah telah mewajibkan B35.
Adapun sesuai data yang dirilis Kementerian ESDM dan analisa Dirjenbun Kementerian Pertanian, perhitungan kebutuhan Bahan Bakar Nabati atau BBN Nasional untuk penerapan B35 mencapai 13,4 juta kilo liter, sedangkan produksi nasional diperkirakan hanya 14,13 juta kilo liter.
Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mendukung mandatori B35 yang diterapkan pemerintah.
Bahkan, perusahaan perkebunan sawit terluas di dunia ini juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu berkontribusi saat ke depannya pemerintah mewujudkan rencana B40 atau B50.
Bentuk dukungan yang diberikan PTPN terhadap pemanfaatan biodiesel yang mampu menghemat penggunaan bahan bakar fosil tersebut ditunjukkan melalui rencana pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui peningkatan produktivitas sawit rakyat.
Menurut dia, saat ini, PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan pabrik biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatra Utara dengan kapasitas 450 ribu ton RBDPO/tahun. “Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya, pabrik biodiesel tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN," paparnya.
Di samping itu, dalam beberapa tahun ke depan, Jatmiko juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU.
"Ini semua diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy (energi terbarukan) yang tentu berdampak baik pada lingkungan. Kita juga semua paham rendahnya produktivitas petani disebabkan oleh umur tanaman sawit rakyat yang sudah tua. Maka, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditetapkan pemerintah menjadi solusi terbaik," jelas dia.
Mendag Pede Ekspor Sawit RI ke Eropa Makin Lancar Berkat IEU-CEPA
Busan memastikan, perjanjian dagang IEU-CEPA akan melunakkan sikap Uni Eropa pada produk-produk pertanian asal Indonesia.
