Imbau Percepat Vaksinasi COVID-19, Pakar: Ini Balapan Sama Mutasi
- ANTARA
VIVA – Kepala Lembaga Eijkman, Prof. Amin Soebandrio mengimbau agar dapat mempercepat proses vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Hal tersebut dipercepat lantaran mulai banyaknya mutasi corona yang tersebar di dunia, dan masuk ke Indonesia.
Menurutnya, proses vaksinasi yang dipercepat dapat membangun herd immunity atau kekebalan populasi hingga sesuai standard yakni 70 persen. Prof. Amin menyebut bahwa proses vaksinasi dan mutasi ini diibaratkan tengah 'balapan'.
"Proses vaksinasi diselesaikan sesegera mungkin agar pencapaian herd immunity dicapai supaya tidak keduluan mutasi-mutasi (COVID-19), karena ini balapan," ujar Prof Amin dalam Webinar bersama Swiss German University, beberapa waktu lalu.
Diakui Profesor Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu, pengalaman mutasi virus sudah dialami sejak timbulnya penyakit influenza. Menurut Prof. Amin, virus influenza memang dikenal dengan kemampuannya untuk bermutasi dengan cepat. Hal ini yang membuat WHO menetapkan bahwa vaksin influenza harus ditinjau ulang setiap 2-3 tahun agar dilihat kembali efikasinya.
"Untuk COVID-19 belum ada arahan ke sana. Vaksin yang ada masih bisa dipakai tapi kita pantau terus mutasi virusnya, apakah secepat virus influenza harus dipantau. Karena di negara lain, diamati terjadi penurunan efikasi tapi masih di atas 50 persen, jadi masih bisa dipakai," lanjut Tim Konsorsium Vaksin Nasional itu.
Lebih lanjut, Prof Amin menjelaskan bahwa proses mutasi virus bisa terjadi apabila virus mampu menginfeksi tubuh manusia. Untuk itu, diupayakan agar sesedikit mungkin yang terinfeksi sehingga kesempatan virus SARS-CoV-2 bermutasi lebih minim.
"Makin banyak terinfeksi, makin banyak kesempatan dia mutasi. Sehingga vaksinasi diselesaikan secepat mungkin agar kemungkinan mutasi makin rendah," tegas Prof. Amin.
LPS Berpeluang Pangkas Lagi Suku Bunga Penjaminan ke Level Terendah, Ini Pertimbangannya
Purbaya mengatakan, pihaknya masih membuka peluang untuk kembali memangkas LPS Rate, sambil memonitor perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas perbankan secara umum.
