Pengurangan Risiko bagi Perokok Dewasa Jadi Fokus pada Forum Pengurangan Bahaya Tembakau
- APHRF
Pada forum yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo menjelaskan proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan antara manfaat dan risiko, serta pentingnya naskah akademik, seperti hasil kajian ilmiah, supaya memiliki dasar hukum yang kuat.
Maka itu, pemerintah wajib menginformasikan manfaat dan risiko produk tembakau alternatif agar perokok dewasa bisa tahu dan punya kebebasan untuk memilih.
"Di UU Kesehatan contohnya, pemerintah sebenarnya telah mengamanatkan adanya aturan turunan yang berbeda antara rokok konvensional dengan rokok elektrik. Ketika kita memakai ilmu hukum, ada yang namanya single subject rule. Ini dua objek berbeda sehingga diatur berbeda sehingga di Peraturan Pemerintah (PP), saya berharap diatur secara berbeda," ujarnya
Barang Ilegal Rp 6,8 Triliun Diamankan Bea Cukai di Periode Januari-September 2025
Djaka melaporkan, barang ilegal dengan total nilai mencapai Rp 6,8 triliun berhasil diamankan pihaknya di sepanjang Januari-September 2025.
