Cemas Corona di Natuna

Gerak cepat pemerintah China seolah mengabarkan ke seluruh dunia, virus ini berbahaya dan berpotensi meluas. Negara-negara yang warganya berada di Wuhan, termasuk Indonesia, mulai melakukan upaya untuk mengevakuasi warganya. Amerika dan Jepang menjadi negara pertama yang berhasil membawa warga mereka meninggalkan China. Indonesia juga melakukan langkah serupa.

Baca Juga

Jajaki Kerja Sama dengan Pertamina dan Medco, Raksasa Migas Kuwait Bakal Garap Proyek di Blok Natuna

Upaya diplomasi dengan pemerintah China berhasil. Sebanyak 238 warga negara Indonesia akhirnya dievakuasi dari Provinsi Hubei, China. Mereka pun menjalani proses karantina selama 14 hari untuk memastikan tidak terjangkit virus corona. Natuna dipilih sebagai tempat evakuasi dan karantina.

Ditolak di Natuna

Baca Juga

Resmikan 2 Lapangan Migas dengan Investasi Rp 9,85 Triliun di Natuna, Prabowo: Tonggak Penting Capai Swasembada Energi

Tapi, kedatangan WNI dari Wuhan tak diterima begitu saja oleh warga di Natuna. Informasi yang simpang siur, menyebarnya hoax soal virus corona, hingga tak ada penjelasan resmi dari pejabat pemerintah pusat membuat warga Natuna ketakutan. Mereka menolak rencana pemerintah pusat untuk melakukan karantina di sana.

Aksi unjuk rasa terus membesar sebelum WNI yang dievakuasi dari China tiba di sana. Pemerintah daerah setempat bahkan sempat meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari. Namun, akhirnya hal itu dibatalkan setelah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan pusat. Puncaknya adalah terjadinya eksodus warga Natuna. Mereka berbondong-bondong pilih meninggalkan Natuna dan mengungsi keluar wilayah.

Baca Juga

Dua Lapangan Minyak Diresmikan, Presiden Prabowo: Ini Tonggak Capai Swasembada Energi

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, mengakui banyak warga Natuna yang eksodus. Sebab, mereka ketakutan dengan informasi yang menyatakan bahaya virus tersebut dan proses penularannya. Situasi diperburuk dengan sikap pemerintah pusat yang tak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Andes mengatakan, bahkan Menteri Kesehatan datang ke Natuna tanpa pemberitahuan. Sikap tertutup pemerintah pusat yang juga tak berusaha melakukan koordinasi membuat ketakutan warga semakin menjadi.

"Tidak ada sama sekali sebelumnya koordinasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kita juga tidak pernah dihubungi sama kali selama rencana pemulangan WNI dari Wuhan ke Indonesia sampai ke Natuna. Dan kami DPRD di sana itu baru mengetahui ini pada tanggal 30 Januari pukul 8 malam. Itu masyarakat sudah ramai datang ke kantor DPRD. Mempertanyakan hal itu kepada kami," ujar Andes.

Halaman Selanjutnya

Ia menyampaikan, selama ini mereka mendapatkan informasi yang tak utuh dari pemerintah pusat. Sehingga informasi di masyarakat menjadi liar. Andes mengajak pemerintah pusat untuk bersama-sama ke lapangan dan bertemu masyarakat Natuna. Harapannya, pertemuan itu bisa meluruskan informasi-informasi salah, yang selama ini tersebar di media sosial, dan di media lainnya.