Sumber :
Pengantar Redaksi:
Setelah beberapa minggu absen karena mempersiapkan sidang pengadilan terhadapnya, Andi Mallarangeng kini kembali aktif menulis di Rubrik Analisis ini. Dalam tahanan KPK, Andi tetap aktif membaca dan menulis, agar waktunya yang luang diisi secara produktif. Dalam tahanan, Andi tidak diperbolehkan menggunakan laptop, iPad, mesin ketik, dan semacamnya. Tulisan ini disalin kembali oleh Redaksi Vivanews dari tulisan tangan Andi untuk dihadirkan ke sidang pembaca. Andi berusaha menulis sekali setiap minggu.
----
Jika anda bertanya pada seorang politisi, apakah senang dengan munculnya wacana koalisi partai, jawabannya kemungkinan besar negatif. Pada dasarnya politisi tidak suka berbagi kekuasaan. Kalau dimungkinkan, mereka ingin berkuasa sendiri tanpa harus direpotkan oleh pernak-pernik power sharing yang rumit. Bagi kaum politisi, koalisi merupakan keterpaksaan karena tidak ada alternatif yang lebih baik.
Yang menarik, kalau anda kemudian mengajukan pertanyaan yang sama pada rakyat kebanyakan secara acak, kemungkinan besar jawabannya juga sama negatifnya. Bagi kebanyakan rakyat, koalisi hanyalah permainan para politisi untuk membagi-bagi kekuasaan. Koalisi dianggap sebagai “politik dagang sapi,” tawar-menawar posisi, kedudukan, atau keistimewaan khusus lainnya. Rakyat curiga, dalam wheel and deal tersebut, kaum politisi mulai memikirkan diri mereka sendiri setelah menebar seribu janji dalam pemilu.
Ironis, bukan? Politisi tidak suka koalisi, karena kekuasaannya harus terbagi. Rakyat juga sami mawon, karena kuatir bahwa semua itu hanya kamuflase dari kepentingan untuk bagi-bagi posisi dan rezeki di kalangan politisi.
Bagi saya, dalam hal ini, persoalan dasarnya kembali ke rakyat kita lagi. Kita harus jujur mengakui bahwa rakyat Indonesia memang agak mendua. Di satu sisi, kecurigaan mereka memang sangat tinggi pada koalisi yang sedang dirumuskan oleh partai politik. Namun di sisi lain, rakyat memilih dan membagi kekuasaan secara hampir merata pada partai-partai peserta pemilu. Hasil Pemilu 2014, sebagaimana yang telah saya jelaskan di rubrik “Analisis” ini minggu lalu, memperlihatkan bahwa rakyat menghendaki adanya dekosentrasi kekuasaan. Tidak ada satu pun partai yang diberi kekuasaan secara dominan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Akun Instagram Nafa Urbach Hilang
Baca Juga :
Test Draft Reporter lagi API
----
Jika anda bertanya pada seorang politisi, apakah senang dengan munculnya wacana koalisi partai, jawabannya kemungkinan besar negatif. Pada dasarnya politisi tidak suka berbagi kekuasaan. Kalau dimungkinkan, mereka ingin berkuasa sendiri tanpa harus direpotkan oleh pernak-pernik power sharing yang rumit. Bagi kaum politisi, koalisi merupakan keterpaksaan karena tidak ada alternatif yang lebih baik.
Yang menarik, kalau anda kemudian mengajukan pertanyaan yang sama pada rakyat kebanyakan secara acak, kemungkinan besar jawabannya juga sama negatifnya. Bagi kebanyakan rakyat, koalisi hanyalah permainan para politisi untuk membagi-bagi kekuasaan. Koalisi dianggap sebagai “politik dagang sapi,” tawar-menawar posisi, kedudukan, atau keistimewaan khusus lainnya. Rakyat curiga, dalam wheel and deal tersebut, kaum politisi mulai memikirkan diri mereka sendiri setelah menebar seribu janji dalam pemilu.
Ironis, bukan? Politisi tidak suka koalisi, karena kekuasaannya harus terbagi. Rakyat juga sami mawon, karena kuatir bahwa semua itu hanya kamuflase dari kepentingan untuk bagi-bagi posisi dan rezeki di kalangan politisi.
Bagi saya, dalam hal ini, persoalan dasarnya kembali ke rakyat kita lagi. Kita harus jujur mengakui bahwa rakyat Indonesia memang agak mendua. Di satu sisi, kecurigaan mereka memang sangat tinggi pada koalisi yang sedang dirumuskan oleh partai politik. Namun di sisi lain, rakyat memilih dan membagi kekuasaan secara hampir merata pada partai-partai peserta pemilu. Hasil Pemilu 2014, sebagaimana yang telah saya jelaskan di rubrik “Analisis” ini minggu lalu, memperlihatkan bahwa rakyat menghendaki adanya dekosentrasi kekuasaan. Tidak ada satu pun partai yang diberi kekuasaan secara dominan.
Halaman Selanjutnya
