Sekolah Baru untuk Republik
- Wildan
Ambil contoh Institut National du Service Public (INSP) di Prancis misalnya, ia bukan universitas umum.
INSP didesain sebagai sekolah pascasarjana khusus calon pejabat publik. Setiap mahasiswa harus melalui seleksi ketat dan mereka akan sangat fokus pada keahlian di administrasi negara. Artinya, yang dibangun Prancis bukanlah universitas besar dari nol, melainkan universitas yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi birokrasi elit.
Contoh lain, negara tetangga Singapura dengan National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Kedua universitas itu mampu menjadi penghasil pemimpin karena kualitas akademik dan risetnya sangat tinggi.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Singapura tidaklah membangun kampus khusus “pemimpin nasional”, namun membangun sistem meritokrasi yang kuat.
Kembali ke URI, kini rencana presiden sudah memancing pro dan kontra. Salah satunya adalah soal dasar hukum URI sebagai perguruan tinggi. Guru besar dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan pembentukan dan pengangkatan pimpinan URI yang ditandai hanya oleh Keputusan Presiden sangat tak memadai.
Selain itu struktur pimpinan URI yang menggunakan istilah "gubernur" dan "wakil gubernur", bukan rektor hal yang tidak lazim. Nomenklatur “gubernur” tidak dikenal dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang selama ini menggunakan jabatan rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi. Apabila pemerintah hendak membentuk institusi pendidikan dengan model yang berbeda, maka mekanisme pembentukannya pun harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apalagi mitra kerja pemerintah Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah diajak bicara soal pembentukan URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Saya kira, sebuah lembaga sebesar URI yang diniatkan sebagai sekolah pencetak calon pemimpin bangsa, jika tak terbuka pembahasannya sejak awal berisiko menjadi institusi dengan akuntabilitas yang kabur.
Kini, setelah kepala negara menyatakan keinginannya membangun URI, tinggal pembantu-pembantunya memperjelas dengan data-data yang mendukung. Jelaskan dengan policy brief latar belakang kebijakan, tujuan yang terukur, analisis biaya dan manfaat, juga yang tak kalah pentingnya adalah strategi implementasi.
