Pertanggungjawaban Bodong Kunjungan Kerja DPR
Hendrawan menjelaskan, dalam audit itu, BPK melakukan audit, uji petik dan sampling atas laporan kunjungan para anggota DPR ke daerah. "Ternyata, ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini, artinya susah diverifikasi. Apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuktikan, atau tidak, begitu."
Anggota Komisi XI tersebut mengungkapkan, audit BPK bukan spesifik menyoroti perjalanan anggota Fraksi PDIP saja. Tapi seluruh anggota fraksi di DPR, sebagaimana aturan mengenai laporan kunjungan kerja dalam Tata Tertib DPR Pasal 211 ayat 6, dan surat dari Sekjen DPR RI.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang negara, Hendrawan bilang, Fraksi PDIP sudah berkomitmen melengkapi laporan kunjungan anggota.
Pembenahan terhadap laporan pertanggungjawaban juga dilakukan oleh fraksi PKB. "Sejauh ini, kita yakin tidak ada yang fiktif. Tetapi, mungkin ada yang kurang. Kalau kurang-kurang, kita konsolidasikan laporannya," ujar Anggota DPR Komisi IV dari Fraksi PKB, Daniel Johan, saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 13 Mei 2016.
Dia meyakini, indikasi kerugian negara dari kunjungan kerja anggota DPR dalam laporan audit BPK yang diungkapkan PDIP hanya kesalahan administrasi, karena kurangnya lengkapnya pertanggungjawaban. Meski begitu, untuk mengklarifikasi hal ini, Fraksi PKB berencana menggelar rapat internal.
"Mungkin kita akan tanya lebih detail, sejauh ini kita yakin enggak ada yang fiktif, mungkin kurang laporan iya," terang Daniel.
Sebab, sudah jauh hari sebelum adanya laporan BPK itu, Fraksi PKB sudah menekankan anggotanya mengenai pentingnya membuat pertanggungjawaban pasca melakukan kunjungan kerja. "Fraksi sudah keras mengingatkan seluruh anggota," ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat meyakinkan telah memberi instruksi ke semua anggotanya, agar membuat laporan pertanggungjawaban, setelah kegiatan reses selesai dilakukan. Hal ini, juga sudah diingatkan sejak rapat pleno pertama di fraksi.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat 13 Mei 2016, mengatakan Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono, sejak awal selalu mengarahkan disiplin setiap anggota.
"Termasuk, mengingatkan mereka untuk taat jaring asmara (aspirasi rakyat) secara rutin, secara fisik, terstruktur, dan transparan. Termasuk, membuat laporannya," ujar Didik.
