Menyoal Wacana Pemangkasan 1 Juta PNS
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Wododo belum pernah mendapat laporan mengenai rencana pengurangan PNS tersebut. Oleh karena itu, Istana menganggap bahwa masalah itu masih dalam tahap gagasan, ide, wacana, yang berkembang di Kementerian PAN-RB. "Secara resmi belum pernah ada usulan mengenai hal tersebut," kata Pramono.
Karena angka PNS yang akan dipangkas itu juga sangat besar, Pramono menilai persoalan itu pasti akan diputuskan oleh Jokowi.
"Kalau memang ada usulan itu, dan pasti rataskan. Ratas (rapat terbatas) saja belum pernah untuk membahas itu," tutur dia.
Potensi Pengangguran
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengingatkan Menpan RB Yuddy Chrisnandi untuk berhati-hati dengan rencana rasionalisasi PNS di seluruh Indonesia. Ade meminta Yuddy tidak gegabah.
"Kami menyetujui semua langkah efisiensi negara, tapi kita juga tidak boleh menabrak rambu-rambu kemanusiaan," kata Ade di Gedung DPR Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016.
Menurut politikus Partai Golkar ini, jika pun pemerintah tetap akan melakukan rasionalisasi dengan memotong jumlah PNS. Maka kebijakan itu haruslah disertai dengan penyiapan solusi yang jelas.
"Begitu dirasionalisasi mereka menjadi pengangguran. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lakukan langkah-langkah yang solutif," ujarnya.
Senada dengan Ade, Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa pemangkasan itu suatu hal yang tidak boleh terjadi. Alasannya, kondisi tidak menjadi suatu alasan untuk efisiensi.
"Bahwa pemerintah memerlukan efisiensi, tapi di sisi lain kita lihat jumlah PNS jika dikurangi berarti akan mengurangi peluang atau kesempatan kerja yang lebih cukup besar," ujarnya di Senayan, Kamis, 19 Mei 2016.
Ia menilai, jika dilakukan pemangkasan hal ini tidak hanya PNS saja, tapi juga menyangkut keluarganya. Terlebih lagi menurut Fadli belum jelas komitmen pemerintah.
"Pemerintah harus komit, apakah yang honorer diangkat ataukah sama sekali tidak. Sesuai dengan apa yang menjadi komitmen bahwa yang akan terjadi pengangkatan terhadap honorer," ujarnya.
Ia menyarankan, sebaiknya mereka yang sudah dijadikan K2 (tenaga honorer kategori dua) itu diseleksi dan kemudian bisa diangkat. Agar persoalan selesai untuk tahap sekarang.
