Menyoal Wacana Pemangkasan 1 Juta PNS

"Kami akan kaji secara lengkap persoalan PNS, dan honorer. Berapa sesungguhnya kekuatan pemerintah menanggung mereka. Kalau mereka dirumahkan apa kompensasinya bagi mereka," ujar Al Muzammil di Senayan, Jumat, 3 Juni 2016.

Selanjutnya... PNS Resah

Bikin Resah PNS

Sejumlah anggota DPR yang lain pun ramai-ramai mengkritik Yuddy. Misalnya saja anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan. Ia mempertanyakan kebijakan Yuddy, yang berencana memangkas besar-besaran jumlah PNS.

"Untuk kesekian kalinya saya menghormati pernyataan Menpan RB terkait rencana pemangkasan PNS. Apa ini serius? Apa kebijakan ini diambil dengan penuh pertimbangan matang? Apa pernyataan ini tidak akan ditarik kembali?" ujar Arteria, Jumat, 3 Juni 2016.

Politikus PDIP itu mengingatkan agar Yuddy berhitung secara cermat tentang pengangkatan honorer untuk menjadi PNS yang hingga kini belum selesai, sebelum membuat isu baru pengurangan PNS dengan alasan efisiensi. "Isu tersebut meresahkan. Tanpa konsultasi dengan Komisi II pula," katanya.

Dia menyarankan Yuddy memperjelas nasib tenaga honorer agar segera diangkat sebagai PNS sesuai janjinya. Kebijakan itu akan lebih baik daripada mewacanakan pengurangan PNS yang justru meresahkan.

Arteria mengaku khawatir jika kebijakan itu diterapkan akan menimbulkan disharmoni dalam birokrasi dan menjadikan iklim bekerja tidak sehat dan memengaruhi pencapaian kinerja.

"Ironi, kementerian yang ditugaskan men-trigger (memacu) kinerja aparatur, justru menjadi penghambat birokrasi sehat. Jadi, jangan bikin ruwet, masalah mafia dan percaloan PNS saja belum clear (beres)."

Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, juga melontarkan kritik. Ia melihat rencana rasionalisasi PNS itu telah membuat keresahan dan kegaduhan. Menurutnya, program itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Saat ini ekonomi lesu, kementerian jangan bikin gaduh," kata Hetifah saat dihubungi, Senin, 6 Juni 2016.

Politikus Partai Golkar itu juga melihat program rasionalisasi Menteri Yuddy yang akan memangkas PNS hingga 1 juta orang belum matang. Dia mengingatkan sebelum menyebar wacana, sebaiknya Kemenpan RB membuat dulu kajian personel yang menyeluruh dan berkenaan jumlah, rasio, sebaran, kualifikasi, kinerja dan bagaimana peta jalannya ke kebijakan itu.

"Jangan sampai kebijakan baru justru mengganggu kinerja Aparatur Negara yang sekarang ada," ujar Hetifah.

Halaman Selanjutnya

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meminta Yuddy dan jajaran kementeriannya berhati-hati dan menjaga ucapan yang justru bisa membuat keresahan dan kegaduhan, terutama mengenai rasionalisasi PNS. Karena, tegas dia, persoalan itu sangatlah sensitif.