Komisi IV Akan Panggil Menteri Susi Soal Keluhan Nelayan
- ANTARA FOTO/Ampelsa
VIVA.co.id – Komisi IV DPR RI rencananya akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait keluhan para nelayan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan bukan malah menguntungkan dan mensejahterakan rakyat.
"Pasti kita panggil, setiap ada pandangan masyarakat yang berkaitan dengan sangat merugikannya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, tentu itu kita akan verifikasi," kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron disela audensi dengan Asosiasi-Asosiasi Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Februari 2016.
Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi secara mendalam kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang selalu mengatakan dalam setiap pertemuan dengan dewan bahwa nelayan sejahtera.
Tapi, justru, para nelayan merasa tidak sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah baik Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Presiden (PP) tentang hal-hal yang menyangkut perikanan.
"Kita ingin memverifikasi sejauh mana. Karena setiap pertemuan Bu Menteri bilang ada perkembangan, nelayan bergembira, nelayan senang, sumber daya melimpah. Tapi di sisi lain apa yang disampaikan oleh para stakeholder perikanan kita percis dengan tahun lalu," ujarnya.
Bahkan, lanjut legislator dari Partai Demokrat ini, Bu Menteri selalu mengatakan perikanan kita naik, perikaan budidaya terutama rumput laut naik 10 persen. Kemudian bahkan jumlah tangkap yang diperbolehkan akan dinaikan pada posisi 7 juta ton dari 5,6 juta ton karena potensi dikita ada di posisi 9 juta ton.
Hal demikian, tambah Herman, yang akan diverifikasi Komisi IV. (rin)
Prabowo Targetkan Bangun 2.000 Desa Nelayan hingga Cetak Sawah 480 Ribu ha
Pemerintah menyiapkan pembangunan 20.000 hektare tambak di Pantura Jawa Barat yang diperkirakan bisa menciptakan 130.000 lapangan kerja baru
