Bangun Basis Militer Diklaim Dorong Ekonomi Perbatasan
- VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan nasional, seiring dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan, demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia masuk ke dalam kategori wilayah yang memiliki daerah perbatasan terpanjang di dunia. Namun, keamanan di daerah perbatasan sampai saat ini belum terlalu memadai.
“Lubang perbatasan kita tidak tercover. Masih ada ancaman kedaulatan kita, baik itu human traffic dan narkoba masih ada,” kata Wiranto, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, telah menyatakan komitmenya untuk membuat perekonomian di daerah perbatasan semakin bergeliat dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Harapannya, langkah tersebut bisa menciptakan kegiatan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, dalam beberapa tahun yang akan datang bukan tidak mungkin wilayah perbatasan akan menjadi pusat ekonomi baru. Karena itu, tahun depan pemerintah akan mengalokasikan basis militer nasional yang selama ini terpusat di pulau Jawa, untuk dialihkan ke daerah perbatasan.
“Kami bisa merelokasi yang terpusat di Jawa ke daerah yang menjadi sentra ekonomi baru. Ini sudah sesuai dengan keinginan Presiden,” katanya.
Sebagai informasi, pagu indikatif Kemenko Polhukam pada tahun depan mencapai Rp283 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan hukum nasional, pembangunan pertahanan, pembangunan aparatur negara, sampai dengan pembangunan politik dan keamanan.
Baru 68 Persen Daerah di Indonesia Punya Kajian Risiko Bencana, BNPB Lakukan Ini
BNPB mencatat baru 312 daerah atau sekitar 68 persen dari 456 daerah di seluruh Indonesia yang mempunyai Kajian Risiko Bencana (KRB).
