Di KTT D-8 Jokowi Tegaskan Vaksin COVID-19 Adalah Barang Publik Global

VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, menghadiri secara virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) dari Istana Negara, Jakarta. KTT yang diisi oleh delapan negara berkembang ini, merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggotanya.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam keterangannya selepas mendampingi presiden di acara tersebut, mengatakan bahwa KTT mengangkat tema strategis yakni ‘Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology’.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” kata Retno, Kamis 8 April 2021.

Baca juga: Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi Pada Masa Mudik Lebaran

Retno mengatakan, dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota.

Lebih jauh dari itu, kata Retno, Presiden Jokowi menyampaikan dunia perlu bersatu untuk distribusi vaksin.

"Ditegaskan oleh bapak presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global. Oleh karenanya dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua," tutur Retno.

Jokowi juga menekankan, anggota D-8 terus mendorong akses pemerataan vaksin. Dia pun mengajak pimpinan negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri atau vaksin merah putih.

"D-8 harus terus dapat mendorong akses adil terhadap vaksin ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini," kata Retno.

Pasang Badan Bela 11 Terlapor Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad Nekat: Saya yang Akan Dipenjara!

Eks Ketua KPK, Abraham Samad mengaku siap dipenjara terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Jokowi.

VIVA.co.id

24 Juli 2025