Penarikan Polisi Moral Dituding Hanya Akal-akalan Rezim Iran
- NDTV.
VIVA Dunia – Penarikan polisi moral Iran dinilai hanya penyesuaian taktis sementara oleh kediktatoran agama. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar kebijakan luar negeri Australia Michael Shoebridge.
Polisi moral Iran telah menjadi fokus utama dari gelombang protes yang mengguncang Republik Islam sejak kematian Mahsa Amini pada bulan September. Pada hari Sabtu, 3 Desember 2022, Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri mengatakan polisi moral resmi dibubarkan.
Laporan tersebut telah ditanggapi dengan skeptis oleh pengunjuk rasa, yang juga disetujui oleh pakar kebijakan luar negeri Michael Shoebridge.
Demonstrasi kematian gadis Iran Mahsa Amini
- AP Photo/Markus Schreiber
“Ini hanyalah penyesuaian taktis sementara oleh Pemimpin Tertinggi Khamenei,” kata Shoebridge, dikutip dari Sky News, Selasa, 6 Desember 2022.
"Kita harus memikirkan ini sebagai rezim kejam yang bersedia melakukan akomodasi taktis, mengulur waktu untuk mengidentifikasi dan menangkap pemimpin kelompok (protes)," tambahnya.
Alasan lainnya untuk meragukan laporan bahwa rezim telah memberikan penangguhan hukuman kepada pengunjuk rasa adalah fakta bahwa polisi moralitas, yang bertugas menegakkan aturan berpakaian Islami yang ketat di negara itu, tidak melapor ke Jaksa Agung Montazeri. Mereka justru melapor ke Menteri Dalam Negeri, yang tetap diam tentang masalah ini.
Shoebridge mengatakan ini adalah tanda bahwa Iran tidak memiliki rencana untuk mengendurkan hukum agamanya yang ketat. "Itu salah satu pejabat, jaksa agung. Tidak ada yang mendukungnya, saya pikir mereka tahu, mereka akan benar-benar berlawanan dengan pemimpin tertinggi," kata Shoebridge.
"Membuat polisi moralitas keluar dari jalanan untuk sementara waktu, dan mengurangi kekerasan, ini hanyalah cara untuk mencoba mengurangi sebagian kemarahan pengunjuk rasa, dan untuk mengulur waktu bagi rezim."
Para pengunjuk rasa telah mengorganisir protes lebih lanjut untuk beberapa hari mendatang, dengan laporan adanya pemogokan ekonomi selama tiga hari yang direncanakan dan unjuk rasa di lapangan Azadi Teheran pada hari Rabu, 7 Desember 2022.
Dinilai Tak Berpihak, Sejumlah Pedagang Gelar Aksi Protes Tolak Raperda Kawasan Anti Rokok
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta masih berlangsung sampai saat ini. Protes dari para pedagang pun kian masif.
