Donald Trump Ingin Tutup Departemen Pendidikan, Ini Persyaratannya

Washington, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan ditujukan untuk menghapus Departemen Pendidikan AS.

Penutupan departemen itu juga dapat membuat dana, beasiswa, dan hibah senilai miliaran dolar menjadi tidak pasti bagi jutaan siswa di AS.

Lalu, Dapatkah Trump menutup departemen tersebut?

Jika dia sendiri yang menutupnya, tidak.

Trump tidak hanya memerlukan persetujuan kongres untuk menutup departemen tersebut, tetapi dia juga mungkin memerlukan mayoritas suara super di Senat AS sebanyak 60 dari 100 senator.

Melansir dari BBC Internasional, Jumat 7 Maret 2025, Partai Republik memiliki mayoritas suara 53-47 di Senat, jadi mereka membutuhkan setidaknya tujuh Demokrat untuk memberikan suara guna menghapus badan tersebut.

Namun, itu merupakan sebuah peluang politik yang kecil.

Bahkan di DPR, Trump akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Sebuah pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus departemen pendidikan, yang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU lain juga gagal disahkan karena 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Demokrat di DPR untuk memberikan suara tidak.

Trump telah bergerak untuk mengefesiensi departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun ada pertanyaan tentang legalitas langkah tersebut.

Sebuah draf awal perintah Trump untuk membubarkan departemen pendidikan, yang diperoleh bulan lalu oleh Washington Post, mengakui bahwa hanya Kongres yang dapat menyingkirkan badan tersebut secara langsung, tetapi tindakan eksekutif dapat mengarahkan badan tersebut untuk mulai membubarkan diri.

Karyawan departemen pendidikan termasuk di antara mereka yang menjadi fokus upaya pemerintah untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

Sebagai informasi, Departemen Pendidikan AS mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat, meskipun lebih dari 85 persen dana sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal.

Sebaliknya, departemen tersebut menyediakan hibah federal untuk sekolah dan program yang membutuhkan, termasuk uang untuk membayar guru anak-anak berkebutuhan khusus, mendanai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.

Departemen tersebut juga mengawasi pinjaman mahasiswa senilai US$ 1,6 triliun (Rp 26,1 kuadriliun), yang dipegang oleh puluhan juta warga Amerika yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara langsung.

Di bawah pendahulu Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, Partai Republik secara khusus mengkritik departemen tersebut atas pengampunan pinjaman mahasiswa dan kebijakan yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Pengadilan Perdagangan AS Batalkan Tarif Timbal Balik, Hakim: Kebijakan Trump Sudah Lampaui Wewenang

Pengadilan Perdagangan AS batalkan tarif impor Trump, dinilai langgar UU IEEPA. Putusan ini jadi pukulan keras bagi agenda ekonomi dan tarif resiprokalnya.

VIVA.co.id

30 Mei 2025