Indonesia Usulkan Tiga Langkah Terkait Situasi di Palestina kepada OKI

Jakarta, VIVA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mengusulkan tiga langkah kunci kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih, dan justru terancam dengan potensi mandeknya gencatan senjata dengan Israel.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 7 Maret 2025. Pertama, kata dia, menjamin semua isi kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi semua pihak.

“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” kata Sugiono dikutip pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Kata dia, Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter serta hukum HAM internasional.

Langkah kedua, lanjut Sugitono, memastikan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza ke depan (day-after plan) dilakukan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina, termasuk dengan tidak merelokasi secara paksa warga Palestina dari Gaza dengan dalih apapun.

“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza melalui berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” kata Sugiono.

Ketiga, Sugiono mengatakan langkahnya dengan memperkuat upaya mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Makanya, ia mendorong supaya diperkuat di berbagai forum dunia termasuk OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Sugiono juga menyerukan supaya Negara-negara OKI memperkuat solidaritas dalam mendukung Palestina dan berperan lebih memulihkan kapasitas Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, dan mendukung upaya diterbikannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel yang masih berlangsung.

“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya, dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya solusi dua negara,” ujarnya.(Ant)

Netanyahu Pecat Menhan dan Panglima Tertinggi Demi UU Wajib Militer Haredi

Rekaman percakapan pribadi yang bocor mengungkap langkah kontroversial PM Israel, Benjamin Netanyahu mendorong pengesahan UU yang membebaskan Haredi dari wajib militer.

VIVA.co.id

5 Juni 2025