Sosok Jenderal Perang Thailand yang Disinggung dalam Skandal Telepon PM Thailand
- The Nation
Panglima Komando Wilayah Militer II Thailand Letjen Boonsin Padklang
- popular.com
Menanggapi polemik tersebut, Jenderal Boonsin tidak menunjukkan sikap konfrontatif. Ia menerima permintaan maaf dari Paetongtarn dengan sikap terbuka.
"Saya tidak punya masalah. Saya mengerti. Kami hanya menjalankan tugas sesuai konstitusi," kata Jenderal Boonsin singkat kepada media Thailand.
Ia mengaku telah bertemu Paetongtarn dan menerima permohonan maafnya. PM Thailand itu juga berterima kasih atas pengertiannya, seraya menegaskan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam apapun, hanya fokus bekerja untuk negara dan kepentingan rakyat.
PM Thailand Diskors
Diketahui, Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya di tengah proses pemeriksaan kasus yang dapat berujung pada pemakzulannya.
Â
Dalam pernyataannya, mahkamah tersebut mengatakan telah menerima petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn bersikap tidak jujur dan melanggar standar etika yang ditetapkan oleh konstitusi, terkait bocornya percakapan telepon bernuansa politis dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Pembocoran percakapan telepon Paetongtarn dengan politikus veteran Kamboja itu memicu kemarahan publik dan membuat mayoritas koalisinya menipis. Sebuah partai kunci meninggalkan aliansi tersebut dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara kelompok-kelompok demonstran menuntut agar perdana menteri mundur
Paetongtarn langsung mengklarifikasi bahwa komentarnya tidak dimaksudkan untuk menyinggung militer, tetapi dimaksudkan untuk menenangkan Hun Sen dan meredakan ketegangan perbatasan yang meningkat.
Ia telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyatakan bahwa percakapan tersebut adalah bagian dari upaya diplomasi informal guna menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik.
"Niat saya murni demi negara, untuk melindungi kedaulatan dan nyawa para prajurit kita," ujarnya dalam pernyataan resmi usai penangguhan.Â
Â
