Uni Eropa Usulkan Sanksi ke Israel: Setop Perjanjian Dagang hingga Ancam Tarif Tinggi

Brussel, VIVA – Komisi Uni Eropa mengusulkan sanksi berupa penangguhan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel dan sanksi terhadap menteri-menteri ekstremis pemerintah Israel sebagai respons atas krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Komisi juga menangguhkan dukungan bilateralnya kepada Israel, kecuali dukungan kepada masyarakat sipil dan Yad Vashem. Hal ini akan memengaruhi alokasi tahunan di masa mendatang antara tahun 2025 dan 2027, serta proyek-proyek kerja sama kelembagaan yang sedang berlangsung dengan Israel dan proyek-proyek yang didanai melalui fasilitas kerja sama Regional Uni Eropa-Israel.

Proposal tersebut mencakup penangguhan akses istimewa Israel ke pasar Eropa dengan mengenakan kembali tarif pada beberapa barang, dan pembekuan manfaat bersama terkait penawaran kontrak publik dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Komisi tersebut juga menyerukan sanksi terhadap Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, pemukim Israel yang melakukan kekerasan di Tepi Barat, dan 10 pemimpin Hamas.
 

Rencana tersebut diajukan di tengah meningkatnya serangan pasukan Israel di Kota Gaza, yang memperdalam konflik yang telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

Komisaris perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, mengatakan bahwa proposal tersebut berarti barang-barang dari Israel akan dikenakan bea masuk yang setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan blok tersebut.

"Kami menyesal harus mengambil langkah ini. Namun, kami yakin langkah ini tepat dan proporsional mengingat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza," ujarnya dilansir The Guardian, Kamis, 18 September 2025.

Israel akan menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang 32% dari perdagangan barang Israel di seluruh dunia sebesar 42,6 miliar euro pada tahun lalu.  

Perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel, yang diresmikan pada tahun 2000, mendukung hubungan perdagangan senilai 68 miliar Euro (£59 miliar) dan meningkatkan kerja sama di bidang penelitian, lingkungan, dan energi.

Pengenaan kembali tarif akan memengaruhi ekspor Israel senilai 5,8 miliar Euro, yang mengakibatkan bea masuk sekitar 227 juta Euro.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menulis di X bahwa proposal Eropa "terdistorsi secara moral dan politik, dan diharapkan proposal tersebut tidak akan diadopsi, seperti yang telah terjadi sejauh ini".

Butuh Dukungan Suara Mayoritas

Komisi mengusulkan keputusan Dewan tentang penangguhan ketentuan-ketentuan tertentu terkait perdagangan dalam Perjanjian yang termasuk dalam kebijakan komersial umum Uni Eropa.

Dewan perlu mengadopsi keputusan ini dengan suara mayoritas yang memenuhi syarat. Keputusan ini akan mulai berlaku pada tanggal adopsi.

Setelah keputusan diadopsi, Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diberitahu tentang penangguhan tersebut. Penangguhan ini akan berlaku 30 hari setelah pemberitahuan kepada Dewan Asosiasi.

Namun demikian, komisi tersebut belum berhasil mengamankan mayoritas yang diperlukan untuk rencana yang lebih sederhana untuk menangguhkan hibah penelitian Uni Eropa kepada organisasi-organisasi Israel. 

"Meskipun kami melihat bahwa opini publik di negara-negara anggota benar-benar berubah karena penderitaan di Gaza ... di tingkat politik ... saya pikir garis politik masih sangat sesuai dengan posisinya sejauh ini," kata Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, Rabu. 

Menurutnya, agar penangguhan hibah penelitian atau perdagangan preferensial dapat diloloskan, Jerman atau Italia harus memberikan dukungan mereka. Kedua langkah tersebut bergantung pada perolehan mayoritas tertimbang, yaitu 15 dari 27 negara anggota yang mewakili setidaknya 65% populasi Uni Eropa.

Ketika ditanya tentang proposal perdagangan tersebut, seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Berlin "belum membentuk opini akhir mengenai proposal tersebut". Sanksi terhadap para menteri Israel dan para pemimpin Hamas membutuhkan suara bulat.

Hungaria sebelumnya telah memblokir beberapa sanksi Uni Eropa terhadap para pemukim Israel. Komisi tersebut sebelumnya enggan menargetkan Ben-Gvir dan Smotrich karena mengantisipasi veto dari Budapest, sekutu dekat pemerintahan nasionalis Benjamin Netanyahu.

Kallas menyatakan bahwa ia tidak mendukung upaya untuk mengecualikan Israel dari Eurovision, setelah Spanyol menjadi negara terbaru yang menyatakan akan memboikot kontes lagu tersebut jika Israel ikut serta.

Ketika ditanya tentang masalah tersebut, ia mengatakan langkah-langkah Uni Eropa dimaksudkan untuk menekan pemerintah Israel agar mengubah arah di Gaza, bukan untuk menghukum Israel atau rakyat Israel.

"Semua langkah yang mengarah pada hukuman rakyat Israel ini, menurut saya salah dan kami tidak benar-benar mengusulkannya," ujarnya.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyambut baik usulan Komisi Eropa tentang penangguhan beberapa ketentuan perdagangan dalam Kesepakatan Asosiasi dengan Israel dan sanksi terhadap menteri ekstremis dan pemukim yang melakukan kekerasan.

Lewat unggahannya di X, Presiden Dewan Eropa menekankan: "Kini giliran negara-negara anggota yang memutuskan".

Antonio menekankan langkah-langkah ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Eropa tidak dapat menerima aksi pemerintah Israel di Gaza dan Tepi Barat, yang sudah melampaui jauh hak sah Israel untuk membela diri.

Unggahan itu juga menyebutkan bahwa: "Situasi di Gaza sangat mengerikan dan tidak dapat diterima. Gencatan senjata segera harus dilakukan. Akses bantuan kemanusiaan penuh harus diberikan. Para sandera harus dibebaskan tanpa syarat."

Tentara Israel Tangkap Sejumlah Wali Kota di Tepi Barat Sejak Agustus

Sudah ada lima wali kota yang ditangkap Israel di Tepi Barat sejak 23 Agustus.

VIVA.co.id

21 September 2025