Bias ke Israel, Hamas Konsultasi Internal Bahas Proposal Trump untuk Gaza
- Associated Press (AP)
Doha, VIVA – Hamas telah memulai konsultasi dan diskusi dengan faksi-faksi Palestina lainnya untuk mempelajari rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri perang di Jalur Gaza, ungkap seorang sumber Hamas pada hari Selasa, 30 September 2025.
Sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Xinhua bahwa mediator dari Qatar dan Mesir telah meninjau rencana tersebut sebelum menyampaikannya kepada pimpinan Hamas dan faksi-faksi lainnya.
Ia mengatakan bahwa konsultasi tersebut mungkin memakan waktu, karena dokumen yang diajukan seharusnya menjadi dasar dari setiap kesepakatan potensial, meskipun terdapat kontradiksi dalam pernyataan Trump baru-baru ini dan apa yang ia gambarkan sebagai "pergeseran posisi harian".
Menurut sumber tersebut, Hamas terbuka terhadap proposal selama tidak merusak "prinsip-prinsip nasional Palestina."
Namun, ia menggambarkan rencana tersebut sebagai "bias terhadap Israel" dan mengandung "kondisi-kondisi yang tidak masuk akal" yang bertujuan untuk melemahkan gerakan tersebut, baik secara politik maupun militer.
Ia mengatakan proposal yang diajukan oleh Washington tidak mencerminkan apa yang dibahas dengan negara-negara Arab, melainkan sejalan dengan posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Presiden AS Donald Trump dan Netanyahu umumkan 20 kesepakatan damai di Gaza
- PM Israel Office
Pejabat Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan: "Yang diusulkan Trump adalah penerapan penuh semua syarat Israel, yang tidak memberikan hak-hak sah apa pun kepada rakyat Palestina atau penduduk Jalur Gaza," ujarnya
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan Hamas bersama perwakilan Qatar dan Turki sedang membahas rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, Selasa, 30 September 2025.
Sebelumnya pada Senin, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza. Proposal tersebut antara lain menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Rencana tersebut juga menetapkan bahwa Hamas dan "kelompok lain" harus meninggalkan keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Daerah kantong Palestina itu akan diperintah oleh "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin oleh Trump.
