Gubernur Pramono Alihkan Program Sarapan Gratis jadi Perbaikan Kantin Sekolah dan KJP

Jakarta, VIVA - Program Sarapan Gratis yang digagas oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung saat masa kampanye pemilihan gubernur, diputuskan akan berubah untuk program lain. Kesimpulan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi dengan Kepala BGN yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG Presiden Prabowo Subianto, itu digelar hari ini, Rabu 12 Maret 2025, di Balaikota, Jakarta Pusat.

“Apa yang akan kami lakukan di Jakarta? Yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa, akan ada,” ujar Pramono kepada wartawan.

Pramono mengungkapkan, program pertama dari Sarapan Gratis yaitu akan digunakan untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah Jakarta. Sehingga program perbaikan kantin itu dapat menunjang program Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat.

“Walaupun pasti Badan Gizi sudah merencanakan semuanya, tetapi ini akan lebih memudahkan di lapangannya, terutama di sekolah-sekolah. Karena memang Jakarta mempunyai berbagai fasilitas, nanti kita akan kerja samakan untuk men-support program Makan Bergizi Gratis,” kata Pramono.

Selain perbaikan kantin, Pramono melanjutkan, sebagian anggaran Sarapan Gratis itu akan dialihkan untuk urusan Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang belum terselesaikan.

“Karena apa? Anggaran yang rencananya sebagian untuk Sarapan Pagi Gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP, Kartu Jakarta Pintar yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini,” ucapnya.

Lebih lanjut Pramono menyampaikan, sebanyak 705.000 penerima KJP dari yang sebelumnya 520.000 penerima yang rencananya akan diselesaikan bulan Maret 2025 ini, atau setidaknya paling lambat bulan April 2025.

Selain KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga menjadi fokus lain, di mana ada 15.000 Penerima yang akan diberikan.

“Mereka akan kami buat sampai dengan lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai dengan lulus menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut Pramono menyampaikan, sebanyak 705.000 penerima KJP dari yang sebelumnya 520.000 penerima yang rencananya akan diselesaikan bulan Maret 2025 ini, atau setidaknya paling lambat bulan April 2025.