Terima Keluhan Soal Penyempitan Jalan Fatmawati, Pramono Instruksikan Selesaikan Tahun Ini
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VIVA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan untuk menyelesaikan permasalahan perihal penyempitan jalan di sekitar Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, yang kerap menyebabkan kemacetan.
Adapun hal tersebut disampaikan Pramono usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jakarta Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Jumat, 21 Maret 2025.
Pramono menyampaikan, dia mendapat informasi keluhan perihal penyempitan jalan itu dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Khoirudin.
Gubernur Jakarta Pramono Anung
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
“Usulan dari Bapak Ketua DPRD, yaitu untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta Selatan, ada penyempitan jalan di ruas kurang lebih 300 meter, dekat-dekat One Bellpark ya, untuk diselesaikan,” ujar Pramono kepada wartawan, Jumat, 21 Maret 2025.
Pramono mengungkapkan bahwa dia tadi langsung memberikan instruksi kepada stakeholder terkait termasuk Wali Kota Jakarta Selatan untuk segera menyelesaikannya.
“Saya langsung tadi menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Selatan dan seluruh stakeholder yang ada untuk segera menyelesaikan itu,” kata Pramono.
Selanjutnya, Khoirudin menanggapi instruksi Gubernur Pramono untuk dilakukan dan ditindaklanjuti, bukan hanya sebatas seremonial ataupun berkas yang diletakkan dalam laci.
“Bahwa penyempitan jalan di ujung Rumah Sakit Fatmawati sampai Bell Park ini keluhan banyak orang, dan memang ketika pagi dan sore, ini crowded luar biasa, dan tadi Alhamdulillah saya bahagia, Pak Gubernur langsung menjawab, dan mudah-mudahan terealisasi di tahun depan,” kata Khoirudin.
Merespons yang disampaikan Khoirudin, Gubernur Pramono kemudian meminta agar pelaksanaan segera dilakukan dan diselesaikan tahun ini. “Tahun ini, jangan tahun depan,” ucap Pramono.
Pedagang Kecewa dengan Pansus Raperda Kawasan Anti Rokok: Aspirasi Kami Bak Angin Lalu
Para pedagang mengaku kecewa atas sikap acuh Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta yang tetap meloloskan pasal-pasal pelarangan penjualan.
