PGRI Setuju UN Dihapus, Begini Alasannya
- VIVA/Yasir
VIVA – Ujian Nasional selama ini menjadi pintu gerbang bagi para pelajar di Tanah Air, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggii. Meski demikian, cara ini dianggap kurang tepat.
UN hanya membuat siswa dan siswi menghafal bahan pelajaran, bukan memahaminya. Konsep ujian nasional, juga dianggap bisa menjadi sumber stress bagi pelajar, bahkan orang tua dan guru-guru.
Tak heran jika, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, berencana menghapus Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai pada tahun 2021 mendatang.
Menanggapi rencana itu, Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Didi Suprijadi mengatakan, pihaknya pernah melakukan survei pada 2012 lalu. Hasilnya, bahwa 70 persen masyarakat dan guru setuju UN dihapus.
Baca juga: Soekarwo Jadi Wantimpres, Begini Komentar Demokrat
"Urusan setuju tidak setuju kami dari PGRI, sudah kecil-kecilan mengadakan survei. Hampir seluruh guru 70 persen setuju UN diubah atau dihapus. Riset ini tahun 2012," ujarnya di Jakarta, Sabtu 14 Desember 2019.
Bahkan, kata Didi, hasil survei itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY secara langsung pada tahun itu. Tapi tidak ada tindak lanjutnya.
Penerapan UN bagi guru, sebenarnya susah-susah gampang, karena banyak variabel yang harus diperhatikan.
"Ada prinsip disitu, tanggungjawab, akuntabel," kata Didi.
Sementara itu, CEO Aku Pintar, Lutvianto Pebri Handoko mengatakan, UN hanya menjadi sandaran murid atau para orang tua murid hanya untuk melihat nilai.
Tantangan terbesar saat ini, lanjut Pebri, bagaimana merubah paradigma para orang tua dan guru, bahwa menciptakan SDM yang unggul dilakukan dengan parameter-parameter skill dan karakter siswa, bukan nilai hasil UN.
"Anak pintar itu ketika matematika 100, fisika 100. Padahal skill di karate atau nyanyi itu bagus," paparnya.
Pengamat: Pengadaan Chromebook Sudah Sesuai Aturan, Tapi...
Pengamat kebijakan publik sebut, proses pengadaan Chromebook melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh sebuah kementerian sudah sesuai aturan
